BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), A Muhaimin Iskandar menyatakan, menolak segala usulan mengenai pemilihan umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, sistem itu malah akan membahayakan demokrasi Indonesia.
“Tiba-tiba perubahan sistem akan sangat membahayakan demokrasi kita. Oleh karena itu, kita bersepakat untuk menolak semua usulan yang bernuansa tertutup,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/01/2023).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, perubahan sistem Pemilu tersebut lebih tepat diusulkan jauh sebelum terselenggaranya Pemilu. Bukan mendadak, yang mana Pemilu akan terlaksana setahun lagi.
“Kalau wacana sistem Pemilu itu 4 sampai 5 tahun sebelum Pemilu, mungkin sangat logis ya, rasional, dan tidak terkesan mencabut sistem,” ujar Cak Imin.
Jika sistem proporsional tertutup dilaksanakan sekarang, maka akan mengganggu jalannya sistem yang sudah ada. Cak Imin menyampaikan, saat ini persiapan Pemilu telah berjalan dari segi anggaran dan perencanaan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.
Sebelumnya, ada delapan dari sembilan partai politik (parpol) di DPR RI yang menolak Pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Yakni, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Demokrat, PKB, PKS, PAN, dan PPP.
[MBN]
