BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia (RI), Mahfud MD memastikan, Pemerintah RI akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (PPHAM) soal pengungkapan dan penyelesaian non-yudisial 14 kasus HAM berat di Tanah Air.
Kepastian itu disampaikan setelah menerima laporan dan rekomendasi akhir dari Tim PPHAM.
“Pemerintah pasti akan mendorong berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan Tim PPHAM,” kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam RI, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (29/12/2022).
Namun, Mahfud tidak akan membuka atau membacakan hasil laporan dan rekomendasi tersebut secara langsung. Sebab, harus diserahkan terlebih dahulu kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk dibaca dan diputuskan langkah-langkah yang bakal diambil selanjutnya.
“Isinya tidak akan dibuka hari ini. Ini akan disampaikan dulu kepada presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah tahun baru,” tandasnya.
Mahfud menyampaikan, pihaknya masih menunggu Presiden Jokowi membaca rekomendasi itu untuk ambil keputusan.
“Kita masih menunggu. Tidak boleh ada yang membuka isi laporan ini sebelum presiden membacanya. Itu adalah etika berpemerintahan,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI ini.
[MBN]
