BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah menjawab pertanyaan tentang anggapan rencana subsidi kendaraan listrik yang diberikan tahun depan bakal dinikmati orang kaya saja.
Pertanyaan itu dilontarkan salah satu jurnalis kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika konferensi pers di Istana Negara pada Rabu (21/12/2022). Dia juga bertanya apakah ada subsidi buat angkutan umum berbasis listrik.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Jokowi menjawab pertanyaan itu lebih dulu.
“Ini sebetulnya insentif yang dilakukan semua negara, karena kunci dari kita adalah energi transisi dan energi transisi pengguna salah satu terbesar adalah sektor otomotif,” kata Airlangga.
“Dan sektor otomotif ini, negara Eropa semua memberikan insentif dan insentif itu didesain ada capping price kendaraan. Jadi Indonesia juga akan mempersiapkan, tidak semua mobil itu listrik yang untuk tadi untuk yang kaya atau yang mewah diberikan subsidi, tetapi dengan harga tertentu, ini kebijakannya sedang dievaluasi,” sambungnya.
“Kemudian juga yang disubsidi karena kita tahu mobil listrik jauh lebih mahal daripada mobil biasa dengan harga 30 persen lebih tinggi,” sambung Airlangga.
Thailand, negara yang disebut kompetitor Indonesia paling dekat, sudah memberikan subsidi yang sama. Lalu dikatakan juga Indonesia butuh pasar kendaraan listrik buat mengejar target.
“Kedua kita butuhkan market, pengembangan pasar supaya jumlah mobil listrik itu bisa mencapai minimal 20 persen di tahun 2025 atau sejumlah 400 ribu unit,” ujar dia.
Airlangga juga mengoreksi bahwa bantuan pemerintah ini bukan subsidi melainkan insentif. Nilainya disebut Rp5 triliun dan akan dibagi-bagi ke berbagai jenis kendaraan listrik.
“Bukan subsidi ya, Insentif kita berikan dalam rupiah tertentu, ini sedang dibicarakan dengan Bu Menteri Keuangan nilainya Rp5 triliun, nanti dibagi motor berapa, mobil berapa, bus itu kita akan pertimbangkan juga,” papar dia.
Jokowi menambahkan ‘hampir semua negara’ sudah melakukan pemberian insentif. Kata dia di Indonesia insentif itu dilakukan dengan mempelajari negara di Eropa.
“Kita harus lihat sekarang hampir semua negara sudah melakukan dan pemberian insentif ini dilakukan dengan kalkulasi dan kajian serta mempelajari negara-negara lain, utamanya di Eropa yang sudah melakukan,” ucap Jokowi.
“Kita harapkan dengan insentif itu industri mobil listrik, motor listrik di negara kita bisa berkembang. Kalau berkembang, pajak pasti meningkat, PNBP pasti bertambah dan yang paling penting akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya karena ini akan mendorong industri pendukung lainnya,” pungkas dia lagi.
“Dan insentif untuk angkutan umum, selama produksinya di dalam negeri tentunya hitungannya berbeda. Nanti kalau sudah hitung-hitungannya final, keputusan ini final betul, baru akan kita sampaikan,”tambah Jokowi.
(ZBP)
