BIMATA.ID, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung meminta penambahan waktu konsesi atau hak operasi hingga 80 tahun. Sebelumnya, KCIC hanya mendapatkan konsesi selama 50 tahun setelah kereta cepat beroperasi.
Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan pada 15 Agustus lalu, KCIC meminta penyesuaian masa konsesi. KCIC menyatakan alasan meminta konsesi diperpanjang karena ada beberapa kendala yang mengubah kelayakan bisnis pada proyek tersebut.
“KCIC meminta penyesuaian masa konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana terdapat beberapa kendala yang mengubah kelayakan bisnis proyek dan butuh penyesuaian masa konsesi jadi 80 tahun,” ungkap Risal Wasal dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022).
Risal melanjutkan KCIC menjelaskan ada beberapa urgensi yang mendorong penambahan konsesi harus dilakukan. Pertama, untuk meningkatkan indikator kelayakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan cost overrun sehingga proyek dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
“Kedua menjaga kesinambungan proyek sehingga bisa memaksimalkan dampak positif ke berbagai aspek. Baik sosial, ekonomi, politik, lingkungan, teknologi, pendidikan, dan kontribusi ke pendapatan negara. Selain itu juga akan mempererat hubungan kedua negara,” papar Risal.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus pun mempertanyakan rencana penambahan konsesi ini. Menurutnya, sangat banyak sekali pihak-pihak yang sudah protes ke dirinya soal penambahan konsesi KCIC jadi 80 tahun.
“Kan terjadi pembengkakan pembiayaan, negara mengeluarkan biaya lebih dengan PMN. Kok minta lagi tambahan konsesi, enak benar bisnisnya kok begitu? Seringkali saya dapat keluhan keluhan macam itu,” ungkap Lasarus di rapat yang sama.
Pembengkakan Biaya Proyek
Sebagai informasi, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tembus US$ 1,449 miliar atau setara Rp 21 triliun lebih. Biaya proyek yang awalnya diprediksi US$ 6,071 miliar kini menjadi US$ 7,5 miliar.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bengkak biaya itu dipenuhi melalui skema 25% ekuitas yang dibayar oleh konsorsium Indonesia Rp 3,2 triliun dan konsorsium China Rp 2,1 triliun. Sisanya 75% atau Rp 16 triliun lebih akan dibayar lewat pinjaman dari China Development Bank (CDB).
“Saat ini kami sedang mengisi porsi 75%-nya pinjaman dari CBD yang sedang negosiasi untuk struktur penjaminan dari Kementerian Keuangan,” kata pria yang akrab disapa Tiko itu dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (23/11/2022) lalu.
(ZM)