BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menargetkan 30.000 pekerja bukan penerima upah (Pekerja Mandiri) ditargetkan jadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 2023.
“Para pekerja mandiri bisa bekerja sama dengan komunitas, bisa juga dengan data BPJS Ketenagakerjaan, di mana jumlah pekerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan sekitar 5 juta orang bisa menjadi target kepesertaan di Tapera,” tuturnya dalam Rapat Kerja Komite Tapera seperti dikutip dari siaran pers Kementerian PUPR, Rabu (28/12/2022).
Bantuan pembiayaan perumahan yang dialokasikan pada tahun depan senilai Rp 30,38 triliun untuk 230.000 unit rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Tapera, termasuk untuk pembayaran subsidi selisih bunga (SSB) yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya.
Alokasi anggaran tersebut adalah tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Alokasi dana FLPP tahun 2023 sebesar Rp 25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah, sedangkan alokasi dana Tapera sebesar Rp 850 miliar untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit.
Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menuturkan, pihaknya berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah layak melalui inovasi program bantuan pembiayaan perumahan bersama para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.
Pada 2023, Kementerian PUPR mengembangkan pembiayaan perumahan yang menyasar beberapa kelompok masyarakat yaitu MBR informal melalui skema sewa untuk dimiliki yang dikombinasikan dengan tabungan perumahan kontraktual.
(ZBP)
