BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membahas kembali soal operasi tangkap tangan (OTT) koruptor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pemerintah sebenarnya tidak ingin Indonesia dikenal sebagai negara yang banyak melakukan OTT.
“Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masih masuk dalam negara yang OTT. Kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada yang OTT,” kata dia dalam acara Green Port Awarding 2022 yang dipantau secara virtual, Rabu (28/12/2022).
Menurut Luhut, dibanding melakukan OTT, lebih baik membenahi sistem. Dengan demikian, tindakan korupsi tidak terulang lagi.
“Sekarang kita membangun sistem supaya tidak ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi karena sistemnya bagus,” ujarnya.
Salah satu yang sudah dilakukan adalah dengan mengarah pada sistem digitalisasi.
“Semua kita lakukan mengarah kepada digitalisasi. Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara yang bermartabat, negara yang maju itu membangun sistem digitalisasi,” tutur Luhut.
Dia memberi contoh, pembayaran melalui vendor saat ini kebanyakan tidak lagi dilakukan secara tunai, melainkan dengan memanfaatkan digitalisasi.
“Vendor juga dulu masih membayar cash, hari ini vendor-vendor sudah tidak membayar cash semua digitalisasi jadi itu akan mengurangi korupsi,” ucapnya.
“Jangan kita masih membawa persoalan-persoalan itu, istilahnya kampungan yang tidak perlu terjadi. Karena kalau bisa dihindari dan itu kita menghindari dengan digitalisasi,”pungkasnyab lagi.
(ZBP)
