BeritaNasionalPolitik

PDIP Minta Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Mentan dan Menteri LHK

BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), (Jokowi), memberikan sinyal bakal melakukan .

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (), , meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yakni Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya. Dua menteri tersebut adalah politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Djarot berharap, ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

“Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya,” ucapnya di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini juga menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkan swasembada beras, malah harga beras naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada impor.

“Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor,” tandas Djarot.

“Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fiks, yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu ga kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi,” sambung legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) III ini.

Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.

“Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogatif presiden. Kita hormati, kita hargai, kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan sinyal akan melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Kepala Negara ketika menjawab pertanyaan wartawan di Ciawi, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat (23/12).

Presiden Jokowi diminta menanggapi hasil survei Charta Politika Indonesia yang mayoritas publik menginginkan ada reshuffle kabinet.

“Mungkin,” ungkapnya.

Ketika ditanya kapan bakal melakukan pergantian menterinya, mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta ini masih merahasiakan kapan akan dilakukan reshuffle.

“Ya nanti,” tutup Presiden Jokowi.

[MBN]

Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close