BIMATA.ID, Jakarta- Bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan, menyinggung pemerintah terkadang ‘mematikan’ kritik. Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin menilai tak ada larangan bagi warga untuk mengkritik.
“Semua warga negara bebas memberikan pendapat dan pemikiran baik lisan atau tulisan karena hal tersebut dijamin oleh konstitusi dan undang-undang,” kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Sabtu (17/12/2022).
Viva Yoga menyebut isi kritik kepada pemerintah atau lembaga negara menjadi tanggung jawab individu yang menyampaikan kritik. Menurutnya, tak ada kebijakan pemerintah yang membungkam mulut.
“Tidak ada sih kebijakan pemerintah yang restriktif dan membungkam mulut untuk hidup berdemokrasi,” ucapnya.
Anies sebelumnya bicara terkait dirinya yang kerap mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Dia lalu sempat menyinggung terkait pemerintah saat ini yang terkadang justru mematikan kritik tersebut.
Momen Anies membahas terkait kritik ini disampaikan dalam podcast bersama Imam Priyono dan Hendri Satrio seperti disiarkan di YouTube R66 Newlitics. Anies awalnya menjelaskan terkait dirinya yang kerap mendapatkan reaksi penolakan dari pihak lain ketika melakukan sesuatu.
“Normal (orang lain menolak), apa sih yang disebut kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai harapan, kalau dia sesuai harapan ya nggak usah kecewa, kita yang sudah belajar ilmu, kemudian ke sekolah, pendidikan, baca, baca sejarah, tidak ada dalam sejarah yang dalam gelanggang politik 100 persen sependapat. Kan nggak ada, coba kasih contoh 100 persen sependapat,”jelas Anies Baswedan, Sabtu (17/12/2022).
Anies mengatakan pasti ada pihak yang tidak sependapat dalam politik. Dia mengaku tidak pernah panik ketika hal itu terjadi.
Kemudian Anies menceritakan pengalaman menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku sering mendapatkan kritik dan selalu mencoba menjawab kritik itu satu per satu.
“Kami mengelola di Jakarta nih, dikritik, kan kalau dikritik harus jawab ya kan? Berarti tim kita harus beri penjelasan, penjelasan A, penjelasan B, terus yang diuntungkan dari penjelasan itu siapa? Pengkritik? Bukan, publik. Sekarang publik nih, misal ada sebuah kebijakan kemudian dikritik, kemudian dikritik, setelah dikritik dijelasin kenapa kebijakan ini diambil, manfaatnya apa, tujuannya apa, terus dijelasin, terus dijawab lagi, dijawab lagi, jawab lagi, itu publik mendapatkan publik education for free,” pungkasnya.
Lalu Anies menyinggung pemerintah yang terkadang ‘mematikan’ kritik. Dia mengatakan tak ada masalah jika terdapat pihak yang tak setuju dengan kebijakan pemerintah.
(ZBP)
