BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia (RI), Mahfud MD, enggan menanggapi perihal aksi mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, yang menggugat secara tata usaha negara (TUN) keputusan pemberhentiannya sebagai anggota kepolisian.
Ia meminta, publik fokus terhadap perkara utamanya. Yakni, pembunuhan Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Hutabarat alias J.
“Ah terserah saja lah. Kita fokus ke pengadilannya dulu, yang gitu-gitu kecil,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/12/2022).
Mahfud menjelaskan, Pemerintah RI menghadapi segala upaya hukum Sambo. Akan tetapi, sikap Sambo yang tidak konsisten lantaran ia mengklaim menerima keputusan etik dalam putusan banding.
“Dia sudah mengatakan ketika dia banding, apa pun keputusan banding saya terima. Kok sekarang nggak? Diterima, kan, harus dengan tegas,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menuturkan, aksi gugatan Sambo sebagai upaya mengaburkan masalah. Mahfud juga meminta, agar publik fokus terhadap kasus utama karena aksi gugatan TUN tersebut adalah gimik.
“Sudahlah, itu mau mengaburkan masalah perkaranya. Kita fokus ke situ, yang begitu menurut saya itu gimik saja kok. Sudah selesai kok. Dan itu hukum administrasi, bukan hukum pidana,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI ini.
Dalam kasus tersebut, Sambo menggugat Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terkait pemecatannya sebagai anggota Polri. Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 476/G/2022/PTUN.JKT.
Adapun gugatan tersebut dilayangkan Sambo pada Kamis, 29 Desember 2022, sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta.
Sambo memohon kepada hakim agar menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat I, sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri tanggal 26 September 2022.
[MBN]
