BIMATA.ID, Maluku- Langkah pemerintah melelang Kepulauan Widi, Maluku Utara agar ada investor yang mengembangkan dianggap tak sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.
Direktur Eksekutif Jala Ina, Maluku Muhammad Yusuf Sangadji mengatakan seharusnya pemerintah menjamin setiap jengkal wilayah NKRI untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Menurutnya, jika Kepulauan Widi jatuh ke tangan investor, maka bertentangan dengan Pasal 33 Ayat 3 tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Pengalaman di berbagai kasus, setelah privatisasi, masyarakat lokal dilarang mengakses bukan saja di darat tapi akses mereka pada sumber daya pesisir dan lautnya pun dibatasi,” kata dia, Selasa (06/12/2022).
“Konsep ini hanya menguntungkan sebagian pihak saja dalam hal ini korporasi. Sementara di kalangan masyarakat, konflik sosial semakin mungkin terjadi,” sambungnya.
Yusuf menganggap keadilan tercoreng jika Kepulauan Widi jatuh ke tangan investor. Masyarakat lokal bakal sulit mengakses sumber-sumber kehidupan yang berada di Kepulauan Widi dan sekitarnya.
Di sisi yang lain, pemerintah dan korporasi bisa mengakses sumber daya alam seluruh pulau untuk di eksploitasi atas nama kepentingan investasi.
“Masyarakat kepulauan ini tidak punya banyak kesempatan untuk mengakses penghidupan di darat, laut dan pulau, karena adalah sumber penghidupan dan tempat mereka menggantungkan hidup,” ucap dia.
(ZBP)
