BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sri Handoko lakukan menyosialisasikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Sosialisasi untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan.
“Langkah ini juga sebagai upaya untuk mengoptimalisasi kesiapsiagaan dan kewaspadaan baik pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pemilu dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024,” katanya, Selasa (27/12/2022)
Pihaknya menjelaskan, Kegiatan sosialisasi juga bertujuan sebagai upaya menyampaikan ke publik IKP yang telah dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu. Dengan demikian, ada upaya menciptakan pemerintahan yang baik melalui pemilu yang baik.
“Sukses pelaksanaan Pemilu 2024 akan ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya kesiapan penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah, serta kesiapsiagaan dari seluruh stakeholder,” ucapnya.
Sosialisasi dalam bentuk webinar tersebut tentunya sebagai bentuk konkret dukungan Kemendagri beserta kementerian/lembaga (K/L). Khususnya, untuk mendukung suksesnya Pemilu Serentak 2024.
Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar menyebut IKP perlu menjadi pedoman terkait pemetaan kerawanan. Indeks tersebut merupakan hasil riset, kajian ilmiah dengan metodologi yang sudah teruji, karena sudah dilakukan bertahun-tahun.
“Oleh karenanya tentu ini menjadi sangat penting,” kata Bahtiar.
IKP dari Bawaslu dapat memberi gambaran mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh berbagai pihak terkait kerawanan Pemilu Serentak 2024. Bahtiar menjelaskan ada banyak hal yang mempengaruhi kualitas pemilu, termasuk ekosistem, ketika dalam ekosistem ditemukan adanya kerawanan-kerawanan maka perlu dilakukan pencegahan.
Selain itu, peringatan-peringatan melalui sajian IKP yang dikeluarkan Bawaslu menjadi tugas bersama yang harus dicegah secara terukur melalui langkah-langkah konkret.