BIMATA.ID, Jakarta – Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menganggap, pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) soal ada pihak yang menyalahkan Istana jika terdapat koalisi dan calon presiden (Capres) gagal menjelang 2024 sebagai upaya cuci tangan.
Kamhar menduga, pernyataan Presiden Jokowi sebagai upaya prakondisi suatu operasi politik yang akan dilakukan.
“Berdasarkan rekam jejak yang sudah-sudah, maka pernyataan ini patut diduga sebagai prakondisi untuk suatu ‘operasi politik’ penggagalan koalisi, yang nantinya ini akan dijadikan sebagai justifikasi. Pernyataan ini terbaca sebagai upaya cuci tangan,” ucapnya, Kamis (22/12/2022).
Lebih lanjut, Kamhar menyebut, pernyataan Presiden Jokowi menunjukkan kegalauan. Pasalnya, selama ini Kepala Negara terlalu jauh turut campur dalam masalah pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ia menerangkan, publik masih teringat dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta relawannya untuk tidak tergesa-gesa dalam memilih Capres dan memberikan endorsement kepada tokoh tertentu.
“Pernyataan Pak Jokowi perihal kekhawatiran jika ada koalisi gagal maka istana yang disalahkan, ini menunjukkan kegalauan Pak Jokowi yang selama ini terlalu jauh ikut campur pada proses politik yang berjalan menuju Pilpres 2024,” terang Kamhar.
“Publik masih mengingat pernyataan ‘ojo kesusu’ dan mengendorse beberapa nama sebagai Capres menunjukkan Pak Jokowi memiliki intensi tertentu,” lanjutnya.
Kamhar mengungkapkan, sebaiknya Presiden Jokowi fokus menuntaskan tugasnya di masa kepemimpinan yang tersisa dan menegaskan komitmennya untuk mensukseskan pemilihan umum (Pemilu) pada 2024 mendatang.
Tidak hanya itu, ia mengemukakan, seharusnya Presiden Jokowi memberikan tanggapan mengenai pernyataan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang terus menggaungkan penundaan Pemilu.
“Pada kesempatan tersebut jauh lebih relevan jika memberikan tanggapan atas pernyataan Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI yang membuat pernyataan penundaan Pemilu,” ungkap Kamhar.
“Ini bisa menjadi kesempatan klarifikasi atas dugaan bahwa, Istana berada dibalik pernyataan tersebut. Inilah yang berbahaya bagi demokrasi dan reformasi,” tutupnya.
[MBN]
