BIMATA.ID, Jakarta- Keputusan pemerintah membuka kembali keran impor beras komersial sebanyak 200.000 ton menyakiti para petani di Sragen. Pemerintah disarankan memperbaiki tata niaga beras dari hulu ke hilir ketimbang mengimpor beras.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen, Suratno, gerah dengan kebijakan impor beras. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada petani. Dia menyatakan perbedaan data tentang cadangan pangan (beras) nasional antara Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memicu impor tersebut.
“Suka tidak suka [impor beras]. Mau tidak mau, petani yang dirugikan atas kebijakan impor beras itu. Impor beras akan berdampak pada anjloknya harga beras di tingkat bawah. Padahal, coba lihat biaya produksi yang dikeluarkan petani yang melejit luar biasa sejak adanya kenaikan harga BBM [bahan bakar minyak]. Belum lagi berkurangnya subsidi pupuk yang membuat petani harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya selangit,” jelas Suratno.
Dengan adanya impor beras, harga jual gabah kering panen (GKP) yang sedang bagus bisa jadi anjlok karena stok beras yang bakal melimpah setelah ada beras impor.
Suratno mengatakan harga GKP sekarang sedang baik yakni tembus Rp6.250 per kg untuk padi yang dipanen menggunakan combine harvester. Tetapi bila dipanen menggunakan thresser maka harganya turun menjadi Rp5.900 per kg. Dengan harga itu, ujar dia, petani masih bisa mendapat untung meski biaya produksi tinggi. Namun, ia khawatir kebahagiaan petani hanya berlangsung sesaat karena adanya beras impor.
Dia juga mempertanyakan kesuksesan program IP400 yang mewajibkan petani panen empat kali dalam setahun. Jika program IP400 itu berhasil, menurut dia, pemerintah tak perlu impor karena cadangan beras nasional cukup.
“Kami di KTNA bisa apa. Di mana-mana melawan kebijakan impor beras ternyata pemerintah tetap impor. Kami hanya bisa berharap impor beras itu dilakukan sesuai kebutuhan selama 1-2 bulan ke depan, karena mulai Februari 2023 sudah panen raya,” jelasnya.
(ZBP)