BIMATA.ID, Jateng- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta semua pemerintah desa di Kabupaten Pati membuat program antikorupsi dengan pendampingan dari inspektorat daerah setempat.
“Kami ingin Pati menjadi kabupaten pertama yang seluruh desanya memiliki program antikorupsi,” kata Ganjar di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (07/12/2022).
Dirinya menilai, kades yang baik, berintegritas, berprestasi, dan inovatif itu lebih banyak. Akan tetapi, saat satu atau dua kades mbeling atau nakal, maka semua kena.
Dia mengaku senang jika bertemu dengan kepala desa, terlebih jika kades tersebut paham dengan kondisi masyarakatnya. Artinya, dia benar-benar peduli dengan desanya.
Dengan begitu Ganjar menilai, kades akan selalu jadi pilihan masyarakat tanpa perlu berpikir politik uang. Jika terjadi politik uang, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari saat menjabat akan melakukan tindak korupsi maupun gratifikasi.
“Gratifikasi itu menerima hadiah, karena mungkin ada kepentingan. Bagaimana cara mengelolanya? laporkan,” ujarnya.
Adapun cara lainnya, dengan melaporkan langsung ke unit pengelola gratifikasi di KPK. Untuk mewujudkan itu, kades harus dibimbing dan didorong mulai dari bupati dan forkopimda. Dengan harapan pelayanan publik juga bagus, transparan dan akuntabel.
Ganjar juga mengingatkan kepala desa terkait kasus jual beli jabatan, seperti di Kabupaten Blora maupun Demak yang saat ini dalam proses hukum. Ganjar mengingatkan, agar kasus serupa jangan sampai terulang di daerah lain.
Peluang tindakan korupsi juga bisa terjadi melalui pemecahan program kegiatan agar tidak perlu melalui lelang, sehingga cukup penunjukan langsung pihak ketiga karena anggarannya terlihat kecil-kecil.
(ZBP)
