BIMATA.ID, JAWA TENGAH — Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyatakan bahwa proyek strategis nasional pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah sebuah kebanggaan bagi Indonesia. Namun kebanggaan itu dalam prosesnya terus mengalami penurunan sejalan dengan pelaksanaan di lapangan.
“Kereta cepat ini awalnya memang menjadi kebanggaan, cuman memang dalam perjalanannya tidak sesuai dengan gambaran awalnya,” terang Novita dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (8/12/2022).
RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus itu membahas Progres Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Rapat dihadiri Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi.
Novita mengungkapkan, ada beberapa alasan kenapa proyek kebanggaan itu belakangan mendapatkan sorotan masyarakat. Pertama, dari sisi anggaran terus mengalami perubahan. Bahkan perubahan anggaran KCIC itu terjadi hingga beberapa kali. Kedua, karena adanya kendala dilapangan membuat target operasi yang ditetapkan terus diundur.
“Saya berharap, karena anggarannya sudah mengalami pembengkakan, kemudian mundur-mundur, kalau bisa jangan sampai mempermalukan Pak Jokowi. Jadi timingnya harus pas, kalau memang Juni (2023) ya Juni, sebisanya,” tegasnya.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu mengingat, waktu Kementerian BUMN dipimpin Rini Soemarno, sempat terjadi pertentangan siapa yang akan diputuskan menjadi investornya yakni antara Jepang dan China. Namun dalam prosesnya kemudian diputuskan bahwa China yang akan membiayai mega proyek kereta cepat.
Disampaikan Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya, salah satu penyebab terbesar pembengkakan biaya proyek adalah melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan. Dimana China dalam proposalnya tidak menyertakan perhitungan biaya pengambilalihan frekuensi GSM-R di pita 900 MHz yang digunakan untuk persinyalan kereta cepat.
“Kalau bahasa jawanya ini sudah klelep (tenggelam; red), mau lepas tidak bisa (karena) duit sudah masuk, tapi musti menyelesaikan dengan anggaran membengkak,” jelas perempuan kelahiran Cilacap, Jawa Tengah tersebut.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi pembengkakan dari sisi anggaran dan waktu beroperasi kereta cepat yang sudah ditetapkan tidak meleset.
Soroti Konsesi 50 Jadi 80 Tahun
Dalam kesempatan itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti permintaan KCIC selaku operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung terkait penambahan waktu konsesi atau hak operasi hingga 80 tahun dari sebelumnya 50 tahun. Novita mempertanyakan standar umur kereta cepat ketika sudah beroperasi.
“Kereta ini umurnya berapa tahun? Jangan sampai umur 20 tahun sudah rusak. jadi ada perbaikan-perbaikan lagi (sehingga) biaya-biaya diluar dugaan muncul lagi dan membebani APBN kita,” ucapnya.
Ia menekankan demikian karena khawatir nantinya ada pembengkakan lagi dan menyebabkan program lain yang sudah ditetapkan pemerintah di tahun 2023 terserap ke KCIC. Dengan kata lain membenai APBN semakin dalam dan mengorbankan program kerakyatan lainnya.
Wakil Ketua BURT DPR RI itu juga menyinggung soal besarnya potensi gempa bumi yang belakangan terjadi di Jawa Barat. KCIC harus menganalisa dan memetakan sekaligus mengantisipasi potensi gempa di Jawa Barat secara utuh. Termasuk dampak mega proyek yang dikeluhkan masyarakat seperti tertutupnya drainase karena pembangunan infrastruktur KCIC.
“Tolong antisipasi akibat-akibat dari pembangunan kereta cepat ini. Baik dari sisi infrastruktur, drainase dan efek-efek lain dari kecepatan kereta yang tinggi ini,” ujar Novita Wijayanti.
