Pemerintah Resmikan Pembangunan Pusat Data Nasional Pertama di Indonesia
BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate meresmikan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Rabu (09/11/2022).
Pembiayaan pembangunan PDN bersumber dari bantuan pemerintah Perancis dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pembangunan PDN pertama yang berlokasi di kompleks perindustrian Deltamas Cikarang, Bekasi, Jawa Barat itu akan dilaksanakan dalam waktu 24 bulan sejak tanggal efektif pembayaran uang muka berlaku.
PDN tersebut nantinya akan memiliki kapasitas prosesor sebesar 40 petabyte, memori 200 terabyte dan didukung power supply sebesar 20 megawatt yang bisa dinaikkan menjadi 80 megawatt. PDN juga akan didukung oleh sistem keamanan internal dan eksternal terbaik, serta dibangun dengan standar Tier4 yang merupakan standar terbaik di tingkat global.
“Setelah terbangun diharapkan PDN ini akan bisa berfungsi sebagai konsolidasi data dan interoperabilitas data yang selama ini digunakan melalui 27.000 server tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga akan ada efisiensi pengelolaan pusat data untuk mendukung peningkatan layanan e-government, dan menghasilkan Satu Data Indonesia guna pengambilan keputusan berbasis data yang akurat,” ujar Johnny.
Menurutnya, pembangunan PDN ini telah melalui proses panjang, mulai dari tahap negosiasi dan diskusi pembiayaan, sehingga diputuskan konsep pembiayaannya antar pemerintah Indonesia dan Perancis. Selain itu juga telah melalui proses diskusi teknis yang menyeluruh untuk memastikan pembangunannya dilakukan dengan standar tinggi.
“Diskusinya berlangsung di masa Covid antar negara (Perancis dan Indonesia). Ini bukan persoalan gampang, tantangan besar ini berhasil kita lalui, sehingga hari ini tersedia pembiayaannya dan memungkinkan kontrak berjalan efektif,” ucapnya.
Pemilihan kawasan industri Deltamas sebagai lokasi pertama pembangunan PDN juga telah melalui studi komprehensif, termasuk studi 100 tahun terakhir. Karena itu Menkominfo meminta pengelola kawasan bisa memberikan dukungan karena akan menjadi cloud computing area (area industri tingkat tinggi).
Sedangkan kepada jajaran satuan kerja di Kementerian Kominfo dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan PDN, Johnny mengharapkan kerja sama yang baik sehingga prosesnya bisa berjalan tepat waktu dan akuntabel.
“Proyek ini harus selesai tepat waktu. Semua pihak harus bekerjasama. Saya berharap Pemda Jawa Barat dan Bekasi bisa berkoordinasi sehingga hambatan administrasi bisa dicegah,” pungkasnya.
Di sisi lain, Deputi Kepala Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Perancis, Arnaud Tripet berharap proyek kerja sama ini bisa makin mendekatkan persahabatan Indonesia dan Perancis. Hal itu bisa menjadi langkah awal yang baik guna menjalin kerja sama berikutnya dalam pembangunan infrastruktur e-government dan e-security di Indonesia.
“Barusan kita dengar bersama kumandang lagu Indonesia Raya yang di dalamnya ada lirik ‘Indonesia Bersatu’. Saya bahagia Perancis bisa menjadi bagian dalam proses penyatuan data nasional Indonesia,” ujar Tripet.
(ZBP)