BIMATA.ID, Bali – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia (RI), Mahfud MD, mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan politik identitas.
“Jangan melakukan politik identitas, tetapi identitas politik itu boleh, tidak terhindarkan,” katanya, dalam sela-sela kegiatan G20 Religion Forum (R20) di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (02/11/2022).
Guru Besar Hukum Tata Negara ini juga mengingatkan, bahwa politik identitas itu berbahaya bagi kesatuan masyarakat sebagai bangsa, bahkan kemanusiaan.
“Politik identitas itu, identitasnya dijadikan alat untuk menghegemoni, menguasai, dan mendiskriminasi seakan-akan orang lain salah,” tandas Mahfud.
Namun, identitas politik sebaliknya bekerja sama dengan yang berbeda. Contohnya adalah partai politik (parpol).
“Partai juga punya identitas politik sendiri dalam AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga). Nah, itulah identitas politik,” lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI ini.
Mahfud menyampaikan, bahwa manusia apa pun agamanya, rasnya, dan di mana pun tempatnya, harus bersaudara dalam membangun kemajuan bersama.
“Itulah sebabnya sejak awal pemerintah ikut bersemangat mendukung acara ini (R20),” imbuhnya.
Sementara di tempat yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir, ikut mendorong agar R20 memiliki keberlanjutan.
“Gus Yahya juga akan mendorong supaya ini (R20) ada kontinuitas,” ujarnya.
Hal yang menjadi kebanggaan, tidak ada negara lain dalam G20 sebelum Indonesia yang melaksanakan Religion 20. Oleh karena itu, Erick akan terus mendorong inisiatif yang digagas dari Indonesia ini agar dapat terus terlaksana di tiap acara G20 selanjutnya.
Diketahui, Forum R20 digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Liga Muslim Dunia atau Muslim World League (MWL) di Nusa Dua, Badung, Bali, pada 2 hingga 3 November 2022 dan diikuti 264 partisipan dari 32 negara.
[MBN]