BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Johnny G Plate, merespons isu reshuffle kabinet dengan menyinggung menteri yang ingin menjadi peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Johnny mengatakan, menteri yang bersangkutan bakal terpecah fokusnya dalam menjalani tugas sebagai anggota kabinet.
“Sekarang kalau kita baca situasi, kan ada menteri yang juga berpotensi Capres (calon presiden). Nanti kepada menteri yang bersangkutan mau fokus yang mana? Mau menteri atau jadi Capres?” katanya di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
Apabila ada menteri mau fokus menjadi calon presiden (Capres), Johnny menganggap, seharusnya mundur dari posisinya. Jika yang bersangkutan tetap ingin menjadi menteri dan mau maju sebagai Capres, maka Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) perlu mengukur kinerjanya.
“Apabila itu ditolerir dan efektif, why not? Itu kewenangan presiden. Why should worry? Itu hal yang sudah semestinya berlangsung dan berjalan,” tandas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI ini.
Sejauh ini, ada dua menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf yang resmi diusung partainya untuk menjadi Capres 2024.
Yaitu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, yang menjadi Capres dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto, yang diusung menjadi Capres oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Kemudian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga S Uno, yang telah menyatakan siap untuk mengikuti Pilpres dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir, yang juga digadang-gadang bakal menjadi peserta Pilpres 2024.
Sebagaimana diketahui, isu reshuffle mencuat usai Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres.
Namun, kader Partai NasDem, Zulfan Lindan menyebut, mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut merupakan antitesis Presiden Jokowi. Lantas, Partai NasDem menjadi bulan-bulanan kritik. Pasalnya, partai yang diketuai Surya Paloh itu merupakan bagian dari partai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Presiden Jokowi pun angkat suara. Namun, mantan Wali Kota Surakarta tersebut belum mengungkap waktu reshuffle akan dilakukan.
“Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan,” ujar Presiden Jokowi, seusai meninjau Proyek Kereta Cepat, Kamis (13/10/2022).
[MBN]
