BIMATA.ID, Jakarta – Istilah ‘Nasdrun’ menggema di media sosial (medsos) usai Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendeklarasikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024.
Pun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) khawatir hal tersebut bakal memicu politik identitas yang tidak sehat.
“Pilpres itu kan belum resmi kan. Belum dimulai karena calonnya siapa saja belum, sudah kemudian itu tadi ujaran kebencian politik identitas itu dinaikkan. Nah, itu yang PPP itu nggak mau,” tutur Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) ini menyampaikan, PPP sebagai partai Islam rentan dikaitkan dengan politik identitas. Arsul menilai, politik identitas tidak bisa dihapuskan. Namun, harus dipraktikkan dengan sehat.
“Artinya, karena PPP ini sebagai partai Islam yang rentan dengan dikaitkan dengan politik identitas. Politik identitas itu nggak mungkin dihapuskan dan juga nggak perlu dihapus, kan kalau dihapus PPP susah. Kan ini partai Islam, tetapi kan harus politik identitas yang sehat,” pungkasnya.
Pantauan di medsos Twitter pada Minggu, 9 Oktober 2022, narasi cuitan berisi sebutan ‘Nasdrun’ dikaitkan dengan keputusan Partai NasDem yang mengusung Anies sebagai Capres di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Beberapa cuitan lainnya mengunggah foto logo Partai NasDem yang diubah.
Waketum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, menganggap sebutan itu muncul dari orang-orang di seberang yang tidak suka dengan Partai NasDem dan Anies. Kendati demikian, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini tak memusingkan munculnya sebutan ‘Nasdrun’ yang berseliweran di medsos.
“Partai baru, baru mendaftar kali. NasDem kan namanya Nasional Demokrat, kok Nasdrun itu. Nggak kenal saya. Itu partai baru itu. (Soal Nasdrun dikaitkan dengan logo NasDem) Ya itu mungkin dianggap NasDem mau berkoalisi dengan Nasdrun,” ucap Ali, Minggu (09/10/2022).
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) ini mengemukakan, pihaknya tak mengenal istilah ‘kadrun’ di perpolitikan nasional. Ali menyampaikan, Partai NasDem fokus mengusung politik cerdas guna menguatkan demokrasi.
“Kita nggak pernah mengenal kadrun dalam perpolitikan kita itu. Itukan hanya istilah yang dilekatkan ke orang. Apa bedanya dulu ada kampret, cebong. Ya politik ini jangan membuat kita terlalu sensitif. Bagi NasDem begini, NasDem mengusung politik kecerdasan yang dengan tujuan kita menguatkan demokrasi. Kalau kita masuk di ruang-ruang itu, ya kita pada akhirnya tidak menjadi bagian dari orang yang akan berkontribusi menguatkan demokrasi kita, sehingga menurut saya ya nggak perlu kita tanggapi. NasDem nggak pernah sensitif ke hal-hal yang seperti itu,” tutupnya.
[MBN]