BIMATA.ID, Jakarta – Komunikasi antara Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, telah sampai pada siapa sosok pendamping bakal Capres 2024, Anies Baswedan.
Meski koalisi antara ketiga parpol itu belum resmi, pembicaraan soal figur calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) sudah mulai terdengar.
Seperti diketahui, Partai NasDem sudah mendeklarasikan Anies sebagai Capres untuk maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Bahkan, partai yang diketuai Surya Paloh tersebut juga mengusulkan agar sosok Cawapres-nya dari luar koalisi.
Walaupun demikian, PKS mengakui, memiliki alternatif sosok pendamping Anies di Pilpres 2024 nanti. Hal itu diungkapkan Juru Bicara (Jubir) PKS, Muhammad Kholid, saat menanggapi usulan Partai NasDem soal usulan Cawapres dari luar koalisi.
Kholid mengemukakan, tidak mempersoalkan pandangan Partai NasDem bahwa Cawapres pendamping Anies hendaknya dari luar partai koalisi.
“Usulan yang baik sebagai alternatif. Tentu, nanti akan dibahas di tim kecil,” ujarnya, Selasa (18/10/2022).
Lebih lanjut, Kholid menambahkan, PKS pun terbuka untuk pembicaraan sosok Cawapres pendamping Anies. Dia menyebut, di internal PKS sejauh ini mengusulkan mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan sebagai Cawapres.
“Namun, kami juga membuka alternatif pilihan lain,” sambung Kholid.
Kemudian, dia menyinggung soal komunikasi politik antar partai bakal koalisi. Kholid menyampaikan, komunikasi politik harus inklusif, utamanya soal pengusungan Capres dan Cawapres.
“Dalam komunikasi politik harus inklusif dan lebih fleksibel,” jelas dia.
Sementara, Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Ahmad Ali menuturkan, sosok Cawapres yang akan mendampingi Anies selaku Capres hendaknya berasal dari luar bakal koalisi (Nasdem-PKS-Demokrat).
Namun, Ali menegaskan, Partai NasDem tetap menghormati mekanisme di internal PKS dan Partai Demokrat.
“Partai NasDem juga memiliki pandangan, bahwa sebaiknya kita ambil (Cawapres) dari luar partai koalisi,” tuturnya.
Alasannya, jika partai mendorong tokoh sendiri dari internal untuk menjadi Cawapres, maka hal itu bakal merugikan koalisi yang dibangun.
“Kalau kemudian tiga partai calon Wapres satu. Umpamanya partai A, partai B, bagaimana? Enggak dapat apa-apa kan?” imbuh Ali.
[MBN]
