BIMATA.ID, Jakarta – Saat ini, isu reshuffle kabinet kembali mencuat ke publik. Hal tersebut merupakan reaksi akibat deklarasi calon presiden (Capres) 2024 yang dilakukan Partai Nasional Demokrat (NasDem) beberapa waktu lalu.
Pengamat politik, Jajat Nurjaman menilai, isu reshuffle muncul setelah adanya pernyataan dari Sekretaris jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang menyebut biru lepas dari Kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Serta, ujar Jajat, diperkuat pula dengan pernyataan salah satu petinggi Partai NasDem, yakni Zulfan Lindan, yang mengemukakan bahwa Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).
“Wajar saja, PDIP sebagai partai penguasa dan naungan politik bagi Presiden Jokowi bereaksi keras atas pencapresan Anies dari Partai NasDem. Namun dengan adanya pernyataan bahwa Anies merupakan antitesis Presiden Jokowi, maka secara tersirat Partai NasDem sudah tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Menurut Jajat, meskipun Partai NasDem sudah melakukan klarifikasi dan menonaktifkan Zulfan, namun dugaan bahwa partai yang diketuai Surya Paloh itu tidak lagi sejalan dengan Presiden Jokowi sudah terbuka ke publik.
Sehingga, munculnya isu reshuffle tersebut diduga kuat untuk mengevaluasi kebersamaan antara Partai NasDem dan Presiden Jokowi.
“Sikap dua muka yang ditunjukkan Partai NasDem dengan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, namun di sisi lain menyiapkan Capres yang merupakan antitesis dari Presiden Jokowi. Secara politis, ini tidak etis,” tutur Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID) ini.
“Sebaliknya, jika tidak ingin dianggap plin-plan, maka sebaiknya Partai NasDem segera menentukan sikap politiknya, terutama terkait keseriusannya untuk mengusung Anies dengan memerankan peran oposisi, seperti PKS dan Partai Demokrat,” imbuh Jajat.
[MBN]