BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah memastikan program Kartu Prakerja tetap dilanjut pada 2023 mendatang. Dana tambahan mencapai Rp 5 triliun.
Program Kartu Prakerja di tahun 2023 akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
Hal ini dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Siaran Pers HM.4.6/559/SET.M.EKON.3/10/2022 tentang Program Kartu Prakerja Berlanjut di Tahun 2023 dengan Skema Normal yang Memberikan Bantuan Pelatihan Lebih Besar.
Program Kartu Prakerja di tahun 2023 akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
“Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” kata Menko Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Cipta Kerja dalam Rapat Komite Cipta Kerja di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (03/10/2022).
“Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp5 triliun dengan target 1,5 juta orang,” ungkapnya.
Terkait dengan pelaksanaan skema normal pada tahun 2023, besaran bantuan yang diterima peserta adalah senilai Rp4,2 juta per individu.
Rinciannya yaitu berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
(ZBP)