BIMATA.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mampu melakukan renegosiasi dengan lembaga perbankan dunia terkait utang luar negeri Indonesia.
Legislator Gerindra menyatakan bahwa renegosiasi penghapusan bunga saja tidak cukup, apalagi hanya berupa pengalihan program pembiayaan atau debt swap.
“Seharusnya dalam pertemuan dengan pimpinan lembaga perbankan dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa memperjuangkan renegosiasi utang luar negeri Indonesia. Akan tetapi, renegosiasinya tidak cukup dengan hanya sekadar penghapusan bunga, namun harus penurunan utang pokok,” kata Kamrussamad dalam keterangannya, Selasa (18/10).
Kamrussamad menanggapi Menkeu Sri Mulyani yang bertemu dengan sejumlah pimpinan lembaga perbankan dunia pada hari terakhir G20 Finance Track.
“Jangan sampai forum tersebut hanya seremoni, apalagi sebagai froum untuk menambah utang luar negeri Indonesia,” ungkap Kamrussamad. Dia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia masih memiliki kesempatan di Forum G20 pada November 2022 nanti.
“G20 harus menjadi momen bagi Menkeu Sri Mulyani untuk renegosiasi semua utang luar negeri Indonesia,” kata politikus Partai Gerindra itu.
Menurut politisi Partai Gerindra, memang anggaran pembayaran bunga utang makin melonjak.
Jumlah itu 35,5 persen dibandingkan yang tertuang dalam APBN 2022.
Ia mengutarakan posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2022 tercatat USD 397,4 miliar atau sekitar Rp 6.147 triliun (kurs Rp 15.470 per dolar AS).
Jumlah itu turun bila dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada bulan sebelumnya, sebesar USD 400,2 miliar.
Akan tetapi, lanjut dia, secara tahunan posisi utang luar negeri Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5 persen.
Ia menegaskan, ini lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1 persen (yoy).” “Jadi, kami ingin menkeu tidak hanya jago mengajukan utang baru, tetapi juga andal renegosiasi utang yang ada,” tutup Kamrussamad.
(ZM)