BIMATA.ID, DIY – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyampaikan momentum bagi partainya untuk mengumumkan sosok calon presiden (Capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Dalam hal tersebut, Hasto berkaca pada pengalaman ketika Joko Widodo (Jokowi) diumumkan oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri sebagai Capres 2014 silam. Kala itu, Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
“Kalau kita lihat pengalaman, Pak Jokowi diumumkan pada 6 Maret 2014 oleh Ibu Mega. Dan Pemilunya pada bulan Juni. Sehingga kalau analoginya itu, ya kira-kira Juni tahun depan, pas bulan Bung Karno (Presiden pertama RI), di situ (umumkan Capres),” ucapnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DI Yogyakarta (DIY), Senin (10/10/2022).
Sementara siapa nama yang akan diusung, Hasto menegaskan, Megawati yang akan menjadi penentunya.
Diketahui, dari kalangan internal PDIP saat ini setidaknya ada dua nama yang mencuat bakal jadi Capres untuk Pilpres 2024. Pertama adalah Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Kedua adalah Ganjar Pranowo, kader PDIP yang kini menjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Hasto menerangkan, PDIP di 2024 nanti berkomitmen mengusung sosok yang mampu membawa Indonesia menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, figur tersebut adalah pemimpin yang ideologis, memiliki kemampuan teokratis, serta rekam jejak sejarah yang panjang dan kuat.
Figur itu pun, sambung Hasto, mesti ditopang oleh kekuatan kolektif partai politik (parpol) demi mengantisipasi salah satunya tsunami politik.
Ia bercerita usai Pilpres 2014 silam, pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Jusuf Kala memerlukan setidaknya 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan akibat parlemen dikuasai parpol non pendukung.
“Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif dan juga mayoritas dukungan presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin juga di parlemen,” terang Hasto.
“Itu perlu negosiasi, itu perlu jalan-jalan sehat, perlu naik kuda bersama dan sebagainya. Sekarang perlu naik perahu karena Jakarta banjir,” sambungnya.
Hasto turut menekankan soal momentum, di mana kini Presiden Jokowi masih punya dua tahun sisa jabatan hingga 2024. Sementara, negara tengah menghadapi penurunan kondisi perekonomian dan harus segera diatasi.
“Jadi, jangan dibawa ke kontestasi politik Pemilu 2024 yang terlalu dini. Pak Jokowi masih Oktober 2024, masih cukup waktu untuk membuat legacy untuk kita dukung bersama mencetak prestasi setinggi-tingginya. Dan dalam konteks politik persoalan ekonomi ini yang paling berat,” ungkap Hasto.
[MBN]