BIMATA.ID, Jakarta – Isu reshuffle kabinet kembali mencuat usai Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendeklarasikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024. Pun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung reshuffle tersebut.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Habiburokhman mengaku, menghormati setiap keputusan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) dalam mereshuffle kabinet. Sebab, hanya Presiden Jokowi yang paham perlu atau tidaknya reshuffle tersebut.
“Kalau kami tentu 100 persen menghormati sepenuhnya, menghormati hak Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle atau tidak, beliau yang paling paham, beliau yang paling mengerti situasi, dan beliau adalah user-nya. Kita enggak akan giring apakah perlu atau tidak tepat atau tidak, itu murni hak beliau,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).
Terkait isu reshuffle lantaran deklarasi Anies, Habiburokhman mengaku, Partai Gerindra tak ambil pusing. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini kembali menegaskan, jika Presiden Jokowi menginginkan reshuffle, maka partainya akan patuh dan menghormati.
“Ya macam-macam analisanya. Kita enggak pikirin yang itu. Bagi kami, kalau Pak Presiden ingin melaksanakan haknya, ya monggo-monggo,” tandas Habiburokhman.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut, bahwa rencana reshuffle kabinet selalu ada. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, keputusan Presiden Jokowi sangatlah bagus.
“Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama, demi menyelesaikan masalah rakyat,” katanya di Sekolah PDIP, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 nanti, Hasto berharap, masyarakat berada dalam kondisi yang baik. Pasalnya, saat ini kabinet telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi. Kendati demikian, dia menyebut, Presiden Jokowi punya hak penuh untuk melakukan reshuffle.
“Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy yang dipimpinnya untuk rakyat. Sehingga, Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden,” tutup Hasto.
[MBN]
