BIMATA.ID, Cianjur- DPRD Kabupaten Cianjur meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Cianjur segera bangun kembali seribuan lebih ruang kelas yang rusak akibat berbagai faktor. Hal ini harus dilakukan sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama sektor pendidikan yang masih rendah.
Ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan mengaku sudah mendapat laporan mengenai lebih dari seribu ruang kelas SD yang rusak berat di Cianjur. Tetapi, sampai sekarang belum ada perbaikan.
“Bagaimana bisa meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kalau bangunan sekolah untuk belajar mengajar kondisinya rusak berat,” katanya di Cianjur Kamis (13/10/2022)
Legislator Partai Gerindra itu berharap skala prioritas diberikan untuk sekolah yang sudah rusak sejak lama dan tidak hanya yang rusak akibat bencana alam, sehingga proses belajar mengajar siswa dapat berjalan dengan aman dan nyaman layaknya ruang kelas di sekolah yang terletak di perkotaan.
Terkait minimnya anggaran, ungkap dia, pihaknya siap berkolaborasi untuk mengajukan tambahan ke pemerintah provinsi dan pusat, sehingga seribuan lebih ruang kelas yang rusak dapat dengan cepat kembali dibangun karena laporan yang didapat dari dinas terkait untuk tahun ini hanya 25 ruang kelas yang akan dibangun.
“Kami siap membantu eksekutif dalam mencari anggaran untuk membangun kembali ruang kelas yang rusak tersebut selain dari APBD Cianjur. Ini merupakan tugas bersama agar IPM Cianjur terutama bidang pendidikan dapat mengejar ketertinggalan,” katanya.
Kepala Disdikbud Cianjur, Akib Ibrahim, mengatakan hingga Oktober 2022, pihaknya mencatat 1.649 ruang kelas SD yang rusak berat, rusak sedang 1.952 ruang kelas, dan rusak ringan sebanyak 1.605 ruang kelas. Pihaknya memiliki keinginan untuk melalukan perbaikan serentak, namun dana yang dimiliki pemerintah terbatas.
Disdikbud berharap pihak sekolah dapat menarik kekuatan yang ada di lingkungan untuk membantu meningkatkan kualitas bangunan sekolah dengan cara menggalang dana dari berbagai sumber termasuk alumni yang memiliki kepedulian terhadap almamaternya, bukan meminta sumbangan dari orang tua siswa.
“Jangan hanya mengandalkan dari pemerintah, kepala sekolah dapat mengelola dan mencari bantuan dari berbagai sumber termasuk dari corporate social responsibility (CSR) atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” pungkasnya.
(ZBP)
