BIMATA.ID, Jakarta- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disemprit PDI Perjuangan usai viral pernyataanya soal siap nyapres.
Ganjar diganjar sanksi secara lisan oleh pimpinan DPP PDIP pada Senin (24/10/2022) di Jakarta. Ganjar dianggap oleh pimpinan PDIP telah melenceng dari instruksi partai nomor 4503/internal/DPP/X/2022.
Perbedaan pendapat antara PDIP dan Ganjar rupanya tak terjadi sekali.
Ganjar mengaku ‘digebuk’ habis-habisan oleh PDIP usai dia menjadi Gubernur Jawa Tengah Periode Kedua tahun 2018 lalu.
“Saya di daerah mengalami mau masuk periode kedua saya digebuki habis-habisan oleh partai saya sendiri,” ujar Ganjar dalam video yang tayang di Kanal YouTube Refly Harun.
“Tapi karena saya tahu persis karakter partai ini maka buat saya itu baik-baik saja enggak ada persoalan, meskipun di media itu menjadi terkesan tidak baik, saya fine-fine aja,” imbuhnya.
Menurut Ganjar, PDI Perjuangan memang memiliki kebiasan untuk mengkritisi pemimpin meski berasal dari partainya sendiri.
“Kalau PDI Perjuangan itu nature-nya melawan, saya kadang diskusi juga sama kawan-kawan loh, kalian kok nggebukin, itu enggak benar,” ujar Ganjar.
“Naturenya kita dari dulu melawan, sejak kita masih PDI belum Perjuangan kita itu terbiasa melawan, makanya saya bilang ke kawan-kawan kita perlu memerintah tidak selalu oposisi, jangan kita memerintah tapi rasa oposisi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ganjar menyebutkan bahwa sebagai partai penguasa harusnya PDIP siap ‘digebuki’ bukan menggebuk.
“Kadang saya bilang kita berkuasa saat ini, kita yang seharusnya siap digebukin, maka posisinya harus ada defense mechanism yang baik,” ujar Ganjar.
Kena Sanksi, Ganjar Akan Taat
Ganjar Pranowo menyatakan akan taat terhadap keputusan partai setelah mendapat sanksi teguran lisan sebagai buntut ucapan siap nyapres demi bangsa dan negara.
Ganjar menuturkan, nantinya ke depan akan lebih memperbaiki lagi komunikasinya ke publik dan akan taat dengan keputusan partai.
“Sekjen dari dewan kehormatan yang tadi memberikan banyak penjelasan dari statement saya dan tentu sebagai kader saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lisan tentu ini bagian komunikasi publik yang rasanya harus saya perbaiki,” ucap Ganjar usai menghadiri undangan klarifikasi di kantor DPP PDIP Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Ganjar menyebutkan, dalam pertemuan klarifikasi itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah mengingatkan, urusan pencapresan PDIP ada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Jadi semua pasti akan mengikuti,” katanya.
