BIMATA.ID, Depok- Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah pusat diprediksi berpotensi menimbulkan sejumlah dampak seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah saat ini, bertujuan untuk mengurangi subsidi yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu juga, untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
“Inflasi Kota Depok pada Agustus 2021 hingga Agustus 2022 sebesar 5,30 persen dan diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 7 persen. Semoga tidak terjadi. Karena kelompok yang paling terdampak, terjadi pada kelompok masyarakat prasejahtera, UMKM, pekerja, dunia transportasi, dan lain-lain,” ujarnya usai press conference di Alun-alun Kota Depok, Senin (19/09/22).
Untuk penanganan dampak penyesuaian harga BBM, lanjut Wali Kota, pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan. Salah satunya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk kelompok sasaran warga miskin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
“Pemerintah juga telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,” jelasnya.
Menurutnya, terdapat empat poin utama dalam penanganan dampak penyesuaian harga BBM di Kota Depok. Pertama, program Kartu Depok Sejahtera (KDS) serta Intervensi bantuan sosial sebesar Rp 150.000 selama tiga bulan untuk 1.000 sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), 500 sasaran Potensi dan Sumber Kesejateraan Sosial (PSKS) serta 500 sasaran disabilitas dan lansia. Saat ini Pemkot juga sedang merencanakan bantuan untuk penyedia layanan transportasi, terutama sopir dan ojek, serta kelompok sasaran lainnya.
“Kedua, untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Depok menggulirkan operasi pasar murah di beberapa titik, utamanya di kawasan yang sebagian besarnya adalah warga prasejahtera. Pada Selasa 6 September 2022, telah dilaksanakan pasar murah di Kelurahan Pasir Putih, Mampang dan Kalibaru, dengan alokasi masing-masing lokasi sebanyak 120 paket,” pungkasnya.
Dijelaskanya, skema nilai untuk setiap paket sebesar Rp 125.000 dengan subsidi APBD sebesar Rp 77.000, sehingga warga hanya membayar Rp 48.000. Setiap paket berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 2 liter.
“Selanjutnya sedang direncanakan pasar murah di delapan titik, dimana banyak masyarakat rentan yang terdampak,” terangnya.
Ketiga, ada beberapa kegiatan pemberdayaan. Di antaranya pembinaan Wirausaha Baru (WUB), startup, dan perempuan pengusaha, pembinaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), beragam pelatihan ketenagakerjaan, urban farming untuk ketahanan pangan keluarga, dan lainnya yang bisa diakses oleh warga.
“Keempat atau yang terakhir, menggerakan kembali program D’Saber atau Depok Sedekah Bersama, yang pada saat lalu kita gulirkan. Demikian pula gerakan kepedulian sosial yang berada di lingkungan masyarakat yang sangat tinggi,” tutupnya.
(ZBP)
