BIMATA.ID, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menunjukan keseriusan untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan, dan pemerintah telah membentuk Badan Pangan Nasional.
“Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Beberapa waktu lalu Indonesia menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) karena sudah swasembada beras. Namun swasembada beras ‘ongkosnya’ mahal, yaitu nasib petani itu sendiri.
Jika panen, harga jatuh. Namun pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk membantu petani, yaitu memberikan pupuk bersubsidi dan menugaskan Bulog untuk membeli gabah atau beras petani hingga stok CBP mencapai 1,2 juta ton setara beras.
“Indonesia punya pupuk surplus, terkait dengan beberapa daerah yang meminta untuk ketersediaan pupuk, kemarin dengan Menteri Pertanian kita sudah bahas, tentu dibatasi jadi pupuk dibatasi urea dan npk yang disubsidi, dan komoditasnya ada sembilan,” jelasnya.
Bicara tentang kesejahteraan petani, Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF Rusli Abdullah, mengungkapkan masalah dalam dunia pertanian di Indonesia.
“Ada masalah struktural di pertanian kita, misalnya masalah kepemilikan lahan yang kecil yang tidak memenuhi skala ekonomi. Petani menua, labor naik, orang muda tidak mau bertani, biaya tenaga kerja jadi mahal,“ ujar Rusli.
Untuk itu Rusli menyarankan, pemerintah melakukan konsolidasi lahan lewat BUMN. Selama ini petani memiliki lahan kecil, terbatas, dengan hasil yang tidak maksimal.
“Harus ada yang mengelola lahan itu, dalam skala konsolidasi yang luas, bisa memberi nilai ekonomi,” jelas Rusli.
Jika pemerintah masih ragu dengan efisiensi konsolidasi lahan pertanian oleh BUMN, mereka bisa meminta Badan Pangan Nasional (NFA) untuk melakukan pilot project.
“Satu hamparan yang sangat luas, dikelola oleh pemerintah dengan profesional, dengan teknologi dan memberdayakan petani, sehingga tidak perlu berebut air,” pungkas Rusli.
Di samping itu, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Mujahid Widian mengungkapkan, pemerintah harus mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan bakal terjadi dalam waktu mendatang.
Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, sehingga tentunya berdampak pada sektor pertanian secara keseluruhan.
“Kenaikan BBM jelas berpengaruh terhadap sektor pertanian. Kita bisa lihat mulai dari komponen biaya produksi dan distribusi yang dikeluarkan oleh petani, diantarnya adalah biaya pembelian benih, pupuk, obat-obatan, bahan bakan untuk pompa air dan juga biaya transportasi pengangkutan hasil panen ke pasar. Sebelum BBM naik saja, beberapa harga input produksi tersebut sudah dahulu naik, rasanya mustahil untuk tidak terdampak pasca naiknya BBM,” ungkapnya.
Menurutnya, selain biaya produksi petani masih harus menanggung konsumsi rumah tangga. Meski terjadi kenaikan nilai tukar petani (NTP) dan deflasi pada Agustus, tetap saja petani masih merasa keberatan.
“Belum lagi dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk konsumsi rumah tangga. Meskipun terjadi deflasi pada Agustus 2022, hal ini akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan tentunya menambah beban keluarga petani ke depannya,” tambahnya.
Oleh sebab itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah perbaikan secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM tersebut.
