BIMATA.ID, Jakarta – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), membentuk Dewan Kolonel yang bertugas untuk meningkatkan citra Ketua DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Puan Maharani hingga ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota.
“Tapi semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan, setiap komisi kita lakukan, di Dapil juga,” ucap Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/09/2022).
“Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan, bagaimana ‘mewangikan’ Mbak Puan di Dapil kita masing-masing,” sambungnya.
Trimedya menyatakan, usulan pembentukan Dewan Kolonel muncul dari Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Johan Budi. Anggota Komisi III DPR RI ini mengemukakan, hal tersebut diusulkan untuk menunjukkan bahwa Fraksi PDIP DPR RI adalah loyalis Puan.
Meski hal itu diusulkan oleh Johan, namun Trimedya yang ditunjuk sebagai koordinator Dewan Kolonel tersebut.
“Ya sudah, dia bilang gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu. Kemudian pas Pak Utut (Ketua Fraksi PDIP DPR RI) ke luar kota sama Mbak (Puan), disampaikan sama Pak Utut, Mbak (Puan) senang. Sudah gitu aja, tidak ada program yang rigid,” tandas legislator Dapil Provinsi Sumatera Utara (Sumut) II ini.
Sebelumnya, DPP PDIP juga telah membentuk tim advance yang bertugas membantu safari politik Puan Maharani ke partai politik (parpol).
Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto mengungkapkan, tim itu dibentuk merupakan hal yang umum. Ketua Komisi III DPR RI ini menyebut, ini merupakan kebiasaan para petinggi partai sebelum melakukan pertemuan politik.
“Sebelum pertemuan biasanya ada tim advance, nanti tim advance-nya ini yang berkomunikasi awal untuk terutama untuk mencocokan waktu, waktunya bisanya kapan,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/08/2022).
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini menegaskan, selain soal waktu, tim advance tersebut menyiapkan hal-hal yang akan dibahas dalam safari politik, termasuk soal hal-hal yang tidak perlu dibahas dalam pertemuan.
[MBN]
