BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah memiliki tujuan untuk mencapai negara maju dan sejahtera pada peringatan 100 tahun kemerdekaan di tahun 2045.
Transformasi dan reformasi struktural melalui berbagai inovasi kebijakan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, PDB per kapita Indonesia meningkat dari USD3,172 pada tahun 2010 menjadi USD4,350 pada tahun 2021 dan merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki potensi untuk dapat keluar dari middle income trap dan untuk kemudian menjadi negara maju pada tahun 2045.
Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pemerintah juga terus mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan prinsip utama “No One Left Behind”. Tujuan tersebut dicapai melalui empat elemen, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, pembangunan sosial, konservasi sumber daya alam, dan tata kelola yang baik.
“Indonesia telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam SDGs dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta pengarusutamaan target dan indikator pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan melokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat regional,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech secara virtual pada acara The 1st International Conference On Community Service & Public Policy (ICCSP 2022) Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan tema “Innovation for Better Community Development and Public Policy”, Kamis (15/9/2022).
Dalam melaksanakan reformasi struktural dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah melakukan berbagai inovasi kebijakan seperti pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan ekonomi hijau, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), program Kartu Prakerja, dan ketahanan pangan.
Uu Cipta Kerja merupakan inovasi regulasi untuk mendukung reformasi struktural jangka menengah hingga panjang dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing, iklim usaha, hyper regulasi, dan kebijakan out-of-sync.
Untuk mendorong transformasi dan reformasi ekonomi Pemerintah membuat inovasi kebijakan dengan pengembangan IKN di Pulau Kalimantan untuk mendorong diversifikasi ekonomi.
(ZBP)
