BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Djohar Arifin Husin, merasa khawatir akan ada mogok nasional dari kalangan pendidikan.
Djohar mengungkapkan, mogok nasional itu sebagai protes atas kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI, Nadiem Makarim, yang dinilai sering menimbulkan kegaduhan.
“Saya sampaikan di sini, sudah banyak insan pendidikan yang mengeluh dengan kebijakan Mas Menteri,” ungkapnya, dalam rapat kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Kemendikbudristek RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/09/2022).
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyampaikan, para guru dan dosen mengeluh atas program Nadiem yang berepisode-episode. Pasalnya, mereka belum memahami program yang satu tetapi sudah ditimpa lagi dengan program lain.
Sementara, program tersebut bisa saja berubah ketika Nadiem sudah tidak lagi menjabat sebagai Mendikbudristek RI.
“Mas Nadiem, kan tinggal dua tahun lagi jadi menteri. Buat apa bikin program yang menghabiskan uang banyak, dan nanti diganti sama menteri serta presiden baru,” jelas Djohar.
Djohar mengatakan, saat ini para guru dan dosen resah. Keresahan itu bisa mendorong kalangan pendidikan berontak dan akhirnya mogok nasional.
Lebih lanjut, Djohar juga menyematkan Nadiem sebagai pembuat kegaduhan. Sebab, ada banyak guru honorer menangis lantaran kebijakannya yang berubah-ubah. Salah satu bukti nyata adalah program satu juta guru PPPK yang progresnya jauh dari harapan.
“Kami tahu Mas Menteri ini pintar sekali, tetapi kami juga enggak bodoh-bodoh banget. Jadi, tolong jangan bikin kegaduhan-kegaduhan lagi,” kata legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Utara III ini.
[MBN]