BIMATA.ID, Jakarta- Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies, Ubedilah Badrun. Keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada akhir pekan lalu dinilai sebagai pengelolaan anggaran subsidi yang salah.
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Jadi pemanfaatan kekayaan alam ini harus kembali ke rakyat dalam bentuk subsidi. Jadi sebetulnya subsidi ini jangan jadi beban,” kata Ubedilah saat ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (08/09/2022).
Tapi sayangnya kata dia, paradigma para penguasa negeri ini melihat bahwa anggaran subsidi adalah sebuah beban yang harus dihilangkan bahkan ditiadakan.
“Sehingga kalau subsidi sampai dikurangi itu artinya pengelolaan kekayaan negara salah, jadi argumennya keliru,” katanya.
Ubedilah juga menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa selama ini penikmat anggaran subsidi adalah kelompok orang kaya.
“Subsidi tidak tepat sasaran, itu juga argumennya salah, kenapa bertahun-bertahun baru sekarang ini,” tanya Ubedilah.
Menurutnya kenaikan harga BBM ini bisa dihindari jika pemerintah benar-benar memikirkan nasib rakyat.
“Karena kan memang ada beberapa proyek mercusuar yang seharusnya bisa dihilangkan atau minimal bisa ditahan dulu,” katanya.
“Masa sih harus lebih mementingkan proyek IKN dari pada derita rakyat kan itu keliru dan argumennya parah,”sambungnya.
(ZBP)