BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman mengungkapkan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia (RI) harus mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi dampak buruk akibat dari aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM.
Hal itu Jajat sampaikan guna menyikapi aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang terus terjadi hingga hari ini.
Jajat menilai, masalah kenaikan harga BBM tidak cukup hanya menjelaskan tentang tepat atau tidaknya subsidi tersebut. Namun, dampak besarnya adalah masalah kenaikan harga-harga bahan pokok yang membuat kondisi masyarakat semakin sulit.
“Dalih subsidi tidak tepat sasaran merupakan alasan klasik. Mengingat, ini sudah merupakan hal teknis yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah,” ungkapnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (12/09/2022).
“Jika pemerintah serius ingin mengatasi masalah subsidi tidak tepat sasaran, maka tentu banyak skema yang bisa diambil. Salah satunya adalah membuat ketentuan khusus kepada Pertamina terkait penjualan. Namun, yang terjadi malah pemeritah seperti ingin mengambil jalan pintas bahwa subsidi BBM ini tidaklah tepat,” lanjut Jajat.
Lebih lanjut, Jajat mengatakan, apabila terjadi pembengkakan subsidi BBM dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun, maka seharusnya sejak dulu Pemerintah RI sudah dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sebaliknya, dengan adanya pembengkakan itu justru menunjukan ketidakmampuan Pemerintah RI dalam mengatur alur subsidi BBM. Sehingga, hanya bias menyalahkan subsidi BBM tidak tepat sasaran.
Padahal, hal tersebut merupakan kesalahan Pemerintah RI yang telah gagal mengatur alur subsidi BBM tersebut.
“Persoalan kenaikan BBM yang berdampak kepada kenaikan harga bahan pokok jangan dipandang sebelah mata. Ingat, catatan sejarah kita akibat dari mahalnya harga bahan pokok pernah meruntuhkan dua rezim kuat,” kata pengamat politik muda ini.
“Untuk itu, saya kira meskipun saat ini pemerintahan Jokowi secara politik sangat kuat dengan dukungan mayoritas parpol di DPR, tapi jangan sekali-kali mengabaikan kekuatan rakyat. Dan perlu dengan segera menyikapi, agar aksi protes demonstrasi menolak kenaikan BBM bisa mendapatkan solusi,” tutup Jajat.
[MBN]
