BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga desa terus meningkatkan status kemandirian dan kemajuan desanya. Peningkatan status desa akan diiringi naiknya apresiasi berupa bertambahnya dana bantuan.
Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini menyatakan bahwa banyak penghargaan yang tengah disiapkan untuk desa-desa yang berhasil meningkatkan status desanya menjadi mandiri. Gus Halim menyampaikan hal itu saat launching Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Bumkalma) LKD se-DIY di Sleman, DIY, Sabtu (10/9/2022).
“Saya bertugas membangun persepsi yang benar di kalangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, kalurahan, maupun masyarakat. Pertama ada kecenderungan desa tidak mau jadi mandiri karena kuatir kalau mandiri nanti bantuan bantuan dari pusat jumlahnya malah turun. Ini tidak benar karena justru semakin tinggi status desanya maka semakin tinggi juga apresiasinya,” tegas Gus Halim.
Gus Halim juga mengapresiasi Gubernur Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Kulonprogo, Bupati Gunungkidul, Bupati Sleman, serta para lurah atas pencapaian dalam meningkatkan status desa maupun percepatan transformasi UPK eks PNPM-MPd menjadi Bumkalma.
“Tantangannya semakin besar. Jadi kalau desa tertinggal dan sangat tertinggal maka infrastrukturnya harus dibenerin. Kalau desanya sudah maju dan mandiri maka berubah topiknya jadi pengembangan SDM, dan pembangunan SDM tidak pernah selesai. Akan terus berlanjut sampai kapan pun,” tandasnya.
Terkait dengan hal tersebut, Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY, Sukamto menyatakan bahwa Bumkalma adalah salah satu unsur penting dalam kemajuan ekonomi di kalurahan. Ia juga memastikan bahwa proses transformasi ini akan berakhir pada bulan ini.
“Bumkalma salah satu bentuk reformasi kalurahan menjadi pusat ekonomi. Bumkalma berperan dalam pendapatan asli desa juga tentu menjaga aset desa yang ada. Kami berharap hal ini dapat semakin banyak menyerap tenaga kerja juga menumbuhkan kreatifitas jiwa kewirausahaan masyarakat dalam berkarya,” ujar Sukamto.
Pada acara yang sama juga dilaksanakan pula penyerahan piagam penghargaan dan lencana atas pencapaian status perkembangan desa menjadi mandiri 184 desa yang diwakili 30 desa.
Selain itu pemberian penghargaan atas komitmen dan kerja keras dalam mendukung transformasi UPK PNPM-MPd menjadi Bumdesma untuk Provinsi DIY, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul.
Proses transformasi UPK di 54 kapanewon di Yogyakarta ditargetkan selesai pada akhir September 2022. Sampai saat ini, sebanyak 27 kapanewon telah menyelesaikan proses Musyawarah Antar Kalurahan (MAK) dan 20 kapanewon telah berbadan hukum.
