Mahasiswa Nilai Kebijakan Pemerintah Minim Empati Ke Masyarakat
BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yang dinilai kurang berempati ke masyarakat. Hal itu disampaikan setelah mendapat pernyataan dari salah satu mahasiswa di acara Pembukaan Olimpiade APBN 2022.
Salah satu mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) Dhanil menilai masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah tidak terbantu dengan kebijakan pemerintah terutama pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
“Saya berpendapat kebijakan yang dihasilkan (pemerintah) sekarang masih kurang antisipatif terkait apa yang terjadi, agak sedikit minim empati menurut saya karena harga komoditas memang meningkat, tetapi yang dirasakan oleh masyarakat bawah terutama petani itu mereka tidak terbantu sekali dengan apa yang sedang dilakukan pemerintah saat ini apalagi BLT dan sebagainya,” ujar Dhanil secara virtual, Minggu (25/09/2022).
Padahal dampak dari kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan pada harga-harga lainnya yang membuat angka kemiskinan bisa meningkat.
“Bisa saja nanti akan ada dampak yang lebih signifikan seperti meningkatnya angka kematian karena daya beli masyarakat yang tidak kunjung membaik. Saya menilai bahwa pemberian BLT adalah solusi yang tidak jangka panjang, itu hanya dumping sesaat yang tidak membantu untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Dhanil.
Menanggapi hal tersebut, Menkeu menegaskan memiliki empati dalam memperjuangkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Walaupun kebijakan yang diambil pemerintah memiliki konsekuensi.
“Kamu tadi mengatakan ‘ibu kayaknya minim empati’, itu kayaknya asik banget tuh. Padahal kita kalau ngomong empati itu artinya apa, terus kita lihat dalam angka, saya akan mengatakan rasanya enggak deh,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya justru berjuang untuk rakyat yang membutuhkan mendapat APBN lebih banyak. Bendahara Negara itu menganggap perjuangan itu lah yang disebut empati.
“Bahwa itu akan menyebabkan adanya perubahan, ya iya, tapi itu konsekuensi yang harus kita pegang. Tujuan kita adalah justru saya mau empati kepada mereka yang lebih membutuhkan,” pungkasnya.
Dirinya pun menyampaikan dimensi kebijakan yang diambil telah disampaikan kepada publik, pemerintah dan DPR RI. Terdapat konsekuensi imbas kebijakan yang ditetapkan pemerintah, namun pihaknya memitigasi konsekuensi buruknya agar tujuan kebijakan bisa tercapai.
(ZBP)
