BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah dinilai mampu menjaga perputaran roda ekonomi rakyat di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Publik amat yakin pemerintah dapat menjaga ekonomi masyarakatnya. Publik amat yakin pemerintah dapat menjaga perputaran roda ekonomi rakyat,” tutur Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas dalam keterangan tertulis, Minggu (25/09/2022).
Dalam Webinar Nasional bertajuk ‘Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak?’ Abbas menuturkan, gejolak perang Ukraina dan Rusia memang menjadi penyebab berkurangnya rantai energi dunia. Namun, Abbas menyebut pemerintah dapat mengatasi dampaknya.
“Hal ini sebab posisi ideologi masyarakat yang amat mengandalkan peran pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat,” kata Abbas.
Selain itu, Direktur Eksekutif Moya Institut Heri Sucipto juga menuturkan program bantalan sosial yang digagas pemerintah muncul di tengah ketidakpastian ekonomi global tersebut, sehingga pemerintah dinilai mampu menjaga kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Konsumsi publik harus terus terjaga. Program bantalan sosial yang dilancarkan pemerintah akhir-akhir ini diharapkan dapat memastikan tujuan tersebut tercapai,” pungkas Heri.
Kehadiran program kerakyatan itu pun tak lepas dari kebijakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi energi. Pasalnya, subsidi energi dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di sisi lain, Pengamat isu strategis dan politik internasional, Imron Cotan juga ikut mendukung rencana pemerintah melakukan migrasi energi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di samping program kerakyatan.
Imron menilai, migrasi itu membuat Indonesia terbebas dari energi fosil dan fluktuasi harganya di pasar internasional. Selain itu, kata Imron, migrasi energi dapat mengurangi tekanan terhadap APBN.
(ZBP)
