BIMATA.ID, Jakarta – Isu Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa tidak akur dengan Kepala Staf TNI AD (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman mencuat ke publik. Elite partai politik (parpol) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pun terus menanggapi isu tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi, tak setuju dengan saran Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan. Sebab, Kepala Negara belum perlu ikut campur soal isu rivalitas antara Jenderal Andika dengan Jenderal Dudung.
“Nggak usahlah. Ini cukup di antara keluarga besar militer saja,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (08/09/2022).
Bobby menyampaikan, Jenderal Andika dan Jenderal Dudung ke depannya harus memperbaiki komunikasi. Sehingga, tidak menimbulkan tanda tanya lagi di publik. Apalagi, keduanya juga sudah saling membantah kalau hubungannya retak.
“Mungkin ke depan supaya tidak ada spekulasi publik, memang Pak Dudung dan Bapak Panglima itu, walaupun sudah saling bantah-membantah di dalam media, baiknya bisa tampil bersama agar spekulasi yang muncul karena polemik kemarin bisa diselesaikan,” jelas politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Maka dari itu, legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) II ini menyarankan, agar Jenderal Andika dan Jenderal Dudung hadir dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI.
“Ya karena kita kemarin sudah disampaikan, kan menurut saya baiknya beliau datanglah,” pungkas Bobby.
Sebelumnya, isu dua jenderal bintang empat tersebut tidak harmonis mencuat saat raker dengan Komisi I DPR RI. Pun, absennya Jenderal Dudung dalam raker itu menjadi pertanyaan. Apalagi, alasannya karena ada acara dengan prajurit TNI AD dalam kesiapan operasi Satgas Yonif.
Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, menyinggung isu hubungan tidak harmonis tersebut lantaran Jenderal Andika tidak meloloskan anak Jenderal Dudung masuk Akademi Militer (Akmil).
“Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak KSAD kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk?,” ucapnya, dalam raker Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan TNI, Senin (05/09/2022).
[MBN]
