BIMATA.ID, Jakarta- Pegawai pemerintah harus banyak-banyak menjaga kesehatan jantung. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menunjukkan penderita penyakit jantung didominasi oleh pegawai pemerintah.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Eva Susanti menuturkan bahwa tren penyakit jantung koroner lebih tinggi pada perempuan yakni 1,6 persen, sedangkan laki-laki 1,3 persen. Kemudian dilihat dari profesi, penyakit jantung mendominasi kalangan pegawai pemerintah.
“Jika dilihat dari pekerjaan, ironisnya justru terjadi pada pegawai pemerintah,” kata Eva, Selasa (27/09/2022),
Pasien penyakit jantung dari kalangan pegawai pemerintah tercatat sebanyak 2,7 persen dengan pasien terbanyak dari TNI, Polri, PNS, BUMN, dan BUMD.
Penyakit jantung sendiri hingga saat ini masih jadi ancaman di Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter mencapai 1,5 persen.
Dirinya menambahkan, masyarakat perlu lebih memperhatikan penyakit lain yang berkaitan dengan penyakit jantung, terutama hipertensi.
Hipertensi merupakan awal dari penyakit jantung. Dari hipertensi, kemudian bisa menyusul penyakit-penyakit tidak menular lain dengan biaya pengobatan tinggi.
“Biaya untuk penyakit tidak menular (PTM) saja, ini ada lebih dari 7,7 triliun. Juga stroke dengan biaya 1,9 triliun dan penyakit gagal ginjal itu 1,6 triliun. Ini sesuai dengan data BPJS 2021,” katanya.
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Radityo Prakoso mengingatkan bahwa penyakit jantung bisa diderita siapa saja, dari berbagai kalangan usia, termasuk bayi.
Pihaknya mencatat, tiap tahun sebanyak 80 bayi di Indonesia lahir dalam kondisi kelainan jantung bawaan. Dirinya pun menegaskan bahwa penyakit jantung tidak boleh lagi disebut penyakit orang tua.
(ZBP)
