BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah berencana mengalihkan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 24,17 triliun untuk bantuan sosial kepada rakyat miskin.
Tambahan bansos ini diberikan karena pemerintah melihat harga-harga kebutuhan naik. Oleh karena itu pemerintah ingin mengambil peran untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Menanggapi hal itu Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan selain bansos untuk orang miskin kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM.
Begitu juga dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu diberikan dana kompensasi misalnya subsidi bunga KUR dinaikkan dua kali lipat, diberikan bantuan permodalan.
“Misalnya BBM mau naik September, maka bansos idealnya sudah cair semua,”ujarnya di Jakarta, Rabu (31/08/2022).
Pengamat ekonomi Defiyan Cori mengatakan bansos bisa dijadikan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
“Menurut saya, pertimbangan inflasi tidak ada masalah jika kebijakan prorakyat dilanjutkan,” ujarnya.
Dia pun juga menyarankan agar ada percepatan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pendampingan.
“Menjadi penting bagi UMKM untuk mengelola usaha dan bisnisnya secara profesional. Termasuk manajemen dan pengelolaan usahanya. Saya yakin jika ini dilakukan pertumbuhan ekonomi kita bisa enam persen,” sebutnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial apabila jadi menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Kami sedang mengkalkulasi kebutuhan kompensasi dalam berbagai program. Tentu hal ini dikaitkan dengan program perlinsos yang sedang berjalan seperti saat penanganan Covid-19,” kata Airlangga.
Hal senada juga disampaikan Kepala BIN Budi Gunawan, pemerintah tetap fokus melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Pemerintah akan mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif,” ujar Budi Gunawan.
Selain itu, kebijakan mengurangi subsidi bagi masyarakat kaya dapat dimengerti masyarakat sehingga situasi keamanan dapat terkendali.
“Riak-riak kecil adalah wajar dan merupakan bentuk demokrasi,” tambahnya.
Aparat keamanan juga siap menertibkan gangguan keamanan yang merusak proses demokrasi.
(ZBP)
