BIMATA.ID, Jabar – Rencana peralihan penggunaan kompor gas ke listrik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) disambut baik oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Namun, DPRD Provinsi Jabar tidak ingin rencana itu hanya menjadi ajang pencitraan semata.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar, Ihsanudin mengungkapkan, secara gagasan dan konsep transisi penggunaan kompor gas ke listrik sudah sangat ideal. Sebab, biaya yang dikeluarkan lebih murah dan ramah lingkungan lantaran menggunakan teknologi Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Hanya yang perlu diantisipasi adalah, jangan sampai gara-gara konversi (kompor gas ke listrik) ini yang direpotkan masyarakat. Masyarakat sudah repot, karena kenaikan harga pokok akibat kebijakan dinaikannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi,” ungkapnya, Rabu (21/09/2022).
Ihsanudin menyampaikan, dukungan Pemprov Jabar kepada masyarakat harus konkret tidak hanya sebatas seremonial. Apalagi pencitraan penyerahan bantuan secara simbolik, seolah-olah membantu masyarakat secara luas padahal yang dibantu daerah tertentu saja.
“Jangan ada model-model pencitraan. Jadi kalau bantu, bantu lah secara konkret,” pungkas politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) 10 Provinsi Jabar ini menuturkan, langkah konkret yang harus dilakukan adalah dengan menganggarkan biaya untuk memfasilitasi konversi kompor gas ke listrik.
Pasalnya, tidak semua alat penggorengan dapat diaplikasikan ke kompor listrik. Oleh karenanya, Pemprov Jabar harus menyiapkan bantuan langsung atau subsidi alat-alat kelengkapan yang menunjang penggunaan kompor listrik.
“Kebijakan konkretnya adalah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah,” tutur Ihsanudin.
[MBN]
