BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf berharap, politik identitas tak lagi mendominasi pada gelaran pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini menegaskan, Nahdlatul Ulama (NU) menolak untuk dijadikan sebagai alat politik pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
“Kami (NU) menolak secara tegas dan terus terang untuk dijadikan alat politik pada Pemilu yang akan datang,” tuturnya di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (26/09/2022).
Dia menilai, politik identitas kental dijadikan senjata bagi kelompok dan organisasi tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Bahkan, mengancam keutuhan bangsa dan negara.
“Menghindari politik identitas ini penting bagi Indonesia, karena merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Ancaman terkait politik identitas ini berkaitan erat dengan konteks di ranah global, seperti radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bahkan, konflik di belahan dunia lain,” urai Gus Yahya.
Gus Yahya menyampaikan, sudah waktunya rakyat Indonesia memahami secara luas kebutuhan krusial bangsa dan negara dalam konteks jangka panjang. Maka dari itu, dia mengajak semua pihak untuk mengantisipasi politik identitas sejak dini.
“Untuk menentukan pilihan ini, penting bagi masyarakat memahami secara lebih lengkap dan mendalam tentang kebutuhan bangsa dan negara. Bukan hanya pada konteks jangka pendek saja, tapi harus sungguh-sungguh menyiapkan kebutuhan yang lebih jauh,” pungkas Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Raudlatut Thalibien Rembang ini.
Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden Republik Indonesia (RI) ke-4, KH Abdurrahman Wahid ini menegaskan, deretan pelanggaran yang pernah terjadi harus diantisipasi supaya tidak terulang di masa yang akan datang.
Sebab, politik identitas di Indonesia sering didasarkan pada kepercayaan terhadap orang atau kelompok berlandaskan kesamaan suku atau agama. Sehingga, berdampak negatif bagi citra bangsa Indonesia.
“Politik identitas yang kita pernah alami tidak boleh terulang lagi, apalagi sampai merusak nama baik Indonesia,” tegas Gus Yahya.
Dalam mengantisipasi terjadinya politik identitas, ucap Gus Yahya, PBNU memiliki peran penting. Yakni, melakukan sosialisasi terkait pendidikan politik kepada masyarakat, serta membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan kelompok lintas agama dan stakeholders atau pemangku kebijakan.
“Ini semua terkait dengan politik identitas, dan cara untuk memulai pencarian solusi dari berbagai macam konflik. Maka, kita harus memulai untuk mengasingkan politik identitas tersebut dalam dinamika sosial,” ucapnya.
[MBN]
