Aksi demonstrasi menolak Kenaikan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi di mana-mana. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai demonstrasi merupakan hal biasa.
“Kalau demonstrasi biasa saja. Kan kalau demo kan normal saja di negara Indonesia, hal biasa,” kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).
Dia mengatakan tak ada yang salah dengan demonstrasi. Namun, dia berharap pendemo tetap menjaga fasilitas umum agar tidak rusak.
“Kita harapkan selama demonstrasi tidak ada mengganggu keamanan. Kedua, jangan sampai ada perusakan di jalan, pagar dan lain-lain. Kalau terjadi, yang dipakai uang negara untuk bangun,” katanya.
Dia kemudian menilai ada hal yang lebih penting saat ini. Menurutnya, massa yang menggelar demonstrasi itu lebih baik membentuk komunitas untuk mengawal penyaluran atau distribusi bantuan sosial (bansos).
“Ada hal lain, tidak saja mahasiswa, tapi komponen anak bangsa yang demonstrasi. Maka kita harapkan kalau keberpihakan kepada masyarakat kecil, rentan dengan masalah ekonomi, justru sekarang terpenting itu bagaimana mereka membentuk satgas atau komunitas mengawal distribusi bantuan sosial,” ucapnya.
Ngabalin mengatakan bansos dianggarkan dari uang yang biasanya dipakai memberi subsidi harga BBM. Menurutnya, anggaran subsidi itu telah dialihkan dengan memberikan uang tunai kepada warga yang dianggap membutuhkan.
“Subsidi BBM yang selama ini, anggaran negara dipakai pemerintah untuk mensubsidi BBM, Pertalite, Solar dialihkan ke orang. Maka ada bantalan sosial, bantuan langsung tunai kepada nelayan, pegawai gaji di bawah Rp 3,5 juta, dan bantuan sosial lain,” katanya.
“Maka, bantuan harus dikawal dikawal agat tepat sasaran,” sambung Ngabalin.
(ZM)
