BIMATA.ID, Jabar- Pemerintah diminta segera mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan harga BBM subsidi terus digelorakan berbagai kalangan masyarakat. Terlebih bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan BBM di masyarakat banyak yang tidak tepat sasaran.
Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Jabar, Ihsanudin mengatakan, tidak setuju kalau penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran jadi dasar menaikkan harga.
Sebab, alasan tersebut selalu digunakan Presiden Jokowi sejak awal menjabat hingga kini memasuki tujuh tahun.
“Selama tujuh tahun lebih ngapain saja, kok persoalan tidak tepat sasaran masih tetap berlangsung dan kembali dijadikan alasan untuk menaikkan harga BBM Subsidi,” tegas Ihsanudin, Selasa (20/09/2022).
Selain itu menurutnya, upaya recovery yang dilakukan pemerintah dengan membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak juga banyak yang tidak tepat sasaran.
“Pengamatan saya di lapangan, seperti di Kabupaten Karawang banyak sekali warga yang harusnya mendapatkan BLT tapi tidak mendapatkannya dengan alasan tidak terdata,” ujar Ihsanudin.
“Hal ini jelas tidak sesuai dengan yang diungkapkan pemerintah, dan faktanya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran terus berulang-ulang,” sambungnya.
Dirinya menilai, penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran itu antara lain disebabkan oleh biasnya pendataan di tingkat bawah, yakni di tingkat desa. Sementara pemerintah, belum punya formula dan langkah konkret untuk benar-benar mensinkronkan data kemiskinan dengan data penerima BLT yang seharusnya.
“Masih banyak yang seharusnya menerima BLT tapi tidak dapat. Di sisi lain banyak juga warga yang mestinya tidak berhak menerima tapi mendapatkannya karena biasnya pendataan tadi,” jelas dia.
Selain itu, Ihsanudin juga respek terhadap gerakan mahasiswa yang berdemo dan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang merupakab bagian dari aspirasi rakyat secara umum.
“Mahasiswa memahami betul dan merasakan betapa sulit dan beratnya dampak kenaikan BBM bagi kehidupan rakyat secara umum. Kebutuhan hidup menjadi naik sementara penghasilan tidak naik. Kalau pejabat yang membully gerakan mahasiswa enak, meskipun harga-harga naik tapi mereka, kan punya tunjangan penghasilan’,” pungkasnya.
(ZBP)