BeritaPolitikRegional

Ratusan Santri Geruduk Kantor DPW PPP Banten Tuntut Suharso Diadili

BIMATA.ID, Banten – Ratusan santri di Provinsi Banten menggeruduk Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), buntut ucapan Suharso Monoarfa terkait amplop kiai pada acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) pada 15 Agustus 2022 lalu.

Acara tersebut bisa disaksikan dalam kanal YouTube ACLC KPL yang sudah disukai 105 orang dan ditonton oleh 2.510 orang.

“Kami menuntut Pak Suharso sebagai Ketua Umum PPP untuk segera diproses, diadili, karena telah mendistorsi marwah pesantren dan kiai,” kata Koordinator Aksi Aliansi Forum Santri Banten, Haris Munandar, Senin (29/08/2022).

Mereka juga berencana melaporkan Suharso ke Polda Banten atas dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena dianggap telah melukai harkat dan martabat para kiai.

Tidak hanya itu, mereka juga berencana mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP setelah berkomunikasi dengan para ulama dan kiai di Pulau Jawa.

“Kita juga mengimbau presiden untuk mempertimbangkan posisi Suharso di kabinet,” tandasnya.

Sementara, Ketua DPW PPP Provinsi Banten, Subadri Ushuludin memastikan, aspirasi para ulama dan kiai tersebut akan disampaikan ke DPP PPP.

Namun, Subadri meminta, agar para ulama dan kiai untuk melihat dulu video pidato Suharso secara utuh. Sehingga, mengetahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum DPP PPP itu berbicara seperti tersebut.

“Saya sendiri belum melihat video utuh Ketua Umum ditindak pidana pencegahan korupsi bersama KPK. Ketua Umum juga menyampaikan internal untuk pencegahan korupsi,” ujarnya.

Memasuki era pertarungan politik 2024, pria yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Serang ini meminta, agar para ulama dan kiai tidak mudah terprovokasi dengan isu yang beredar luas. Terlebih, PPP dianggapnya tidak bisa lepas dari kiai, ulama, dan santri.

Tabayun di era digital ini kan, kita sesungguhnya belum tahu gimana. Namanya politik itu kan A jadi Z, Z jadi A. (Kiai dan ulama) Itu sebenarnya leluhur PPP juga,” tutup Subadri.

[MBN]

Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close