BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani, kembali menegaskan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Dia meminta, agar masyarakat juga ikut mendukung pembangunan IKN Nusantara.
Pasalnya, pembangunan IKN itu termasuk agenda strategis nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sekaligus dengan peta jalan, pentahapan pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda) khusus IKN.
“Diharapkan (IKN) dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia,” kata Puan, dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/08/2022).
Dia menambahkan, keberhasilan pembangunan IKN selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa.
Puan menjelaskan, hal tersebut dibutuhkan untuk dapat selaras dalam memaknai IKN sebagai agenda bersama dalam membangun ekonomi Indonesia di masa depan. Selain itu, juga sebagai momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional.
Arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional ke depannya, lanjut Puan, membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintahan.
Sehingga, pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional.
“Kita perlu rembuk bersama untuk menentukan ke mana arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan, yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Puan menekankan, pentingnya politik pembangunan demi kemajuan Indonesia ke depan. Lewat jiwa pengabdian membangun Indonesia, politik pembangunan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat berfokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat.
“Politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional,” tandasnya.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) V ini menilai, sasaran pembangunan seharusnya tidak hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga menjangkau pembangunan karakter bangsa.
Sebab, politik pembangunan merupakan upaya melalui cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup agar dapat mencapai kemajuan dan mewujudkan tujuan nasional.
“Bagaimana kita dapat mewujudkan pembangunan nasional yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan kalau tanpa pembangunan karakter bangsa,” ujar Puan.
[MBN]
