BeritaNasionalOpini

Presiden Jokowi Minta Kementerian ATR/BPN Serius Berantas Mafia Tanah

BIMATA.ID, Jatim – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan kepada seluruh jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI untuk serius dalam memberantas mafia tanah.

Mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta ini mengemukakan, mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.

“Kalau masih ada mafia yang main-main, silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?” ujar Presiden Jokowi, dalam sambutannya saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Senin (22/08/2022).

Presiden Jokowi menambahkan, saat ini khususnya di Provinsi Jatim masih ada sekitar tujuh juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu, Kepala Negara mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN RI untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.

“Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN, agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah, yaitu sertifikat,” sambungnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengingatkan, agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat tanah itu yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan tanah. Pasalnya, konflik maupun sengketa tanah di Indonesia masih banyak terjadi dikarenakan masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.

“Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim ‘ini tanah saya,’ (tunjukkan) ‘oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada’, (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah,” papar mantan Wali Kota Surakarta ini.

Menurut Presiden Jokowi, reformasi telah dilakukan Pemerintah RI dalam mengurus sertifikat tanah. Pada tahun 2016, pihaknya mulai menargetkan Kementerian ATR/BPN RI untuk mengeluarkan lebih banyak dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan.

“Saat itu 2016, saya minta buat 5 juta setahun, saya tunggu coba bisa enggak 5 juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata juga selesai, naikkan lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau itu sebetulnya bisa,” tuturnya.

[MBN]
Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close