BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah berencana melakukan pengembangan dan hilirisasi budidaya sorgum. Pilot project pengembangan sorgum akan dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Waingapu.
Pengembangan sorgum berdasarkan kondisi beberapa negara yang melarang ekspor gandum seperti Kazakhstan, Kirgistan, India, Afghanistan, Algeria, Kosovo, Serbia dan Ukraina. Bahkan India, Afganistan, Algeria, Kosovo, Serbia dan Ukraina melarang ekspor gandum hingga akhir tahun ini.
Adanya larangan ekspor di negara produsen untuk komoditas ini, direspon pemerintah dengan melakukan pengembangan budidaya tanaman substitusi gandum.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia memiliki tanaman alternatif gandum yakni sorgum, singkong dan sagu.
“Nah Indonesia tentu punya beberapa alternatif selain sorgum itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong. Oleh karena itu arahan bapak presiden seluruhnya perlu dipersiapkan agar kita punya substitusi dan diversifikasi dari produk tersebut,” kata Airlangga, Kamis (04/08/2022).
Untuk pengembangan sorgum, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyiapkan roadmap hilirisasi dan pengembangan sorgum hingga 2024.
Tahun 2023, pemerintah rencananya akan membuka 115.000 hektar lahan untuk budidaya sorgum. Dan tahun 2024 akan disiapkan lahan sebesar 154.000 hektare.
Adapun untuk penyiapan lahan akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Bapak presiden minta agar dibuatkan roadmap sampai tahun 2024. Dan kami laporkan bahwa target dari musim sasaran tanam di 2022 adalah 15.000 hektar, dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100.000 hektar,” kata Airlangga.
Dalam pengembangan varietas sorgum, nantinya bakal diberikan penugasan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sedangkan dari sisi infrastruktur penunjang seperti penyediaan kebutuhan air akan diserahkan kepada Kementerian PUPR.
Realisasi pengembangan sorgum hingga bulan Juni baru dilakukan pada lahan seluas 4.355 hektare, dan tersebar di 6 provinsi dengan produksi 15.243 ton atau produktivitas 3,63 ton per hektar.
(ZBP)
