KesehatanBeritaNasionalUmum

Pemerintah Klaim Penyebaran Wabah PMK Hewan Ternak Sudah Terkendali

BIMATA.ID, Jakarta- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Wiku Adisasmito mengatakan, penyebaran kasus terkonfirmasi per tanggal 1 Agustus 2022 ada di 22 provinsi.

Menurutnya, hal itu menandakan Pemerintah berhasil mencegah penyebaran PMK ke seluruh provinsi. Dalam tiga pekan terakhir, pergerakan kasus relatif stabil di area zona merah.

Walau sudah cukup terkendali, Profesor Wiku menegaskan Pemerintah tetap waspada, karena masih ada penambahan kasus yang terjadi di 279 kabupaten/kota.

“Pemerintah bersama para pihak terkait terus menerapkan surveilans dan pengamanan biosekuriti berkelanjutan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (02/08/2022).

Data yang dipegang Satgas PMK, sekarang ada empat provinsi yang tidak melaporkan kasus baru, yaitu Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan.

Di Bali, tercatat ada 556 kasus terkonfirmasi PMK. Dari jumlah tersebut, ada 553 ekor sapi yang diperiksa dan dipotong, lalu ada 3 kasus kematian.

Di Kepulauan Riau ada 415 kasus sapi potong dan sapi perah terinfeksi, 389 di antaranya sembuh secara klinis, 25 di antaranya diuji dan dipotong, dan 1 kasus dilaporkan mati.

Sedangkan DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan masing-masing menangani 1.048 dan 531 kasus.

“Yang sembuh secara klinis sebanyak 991 kasus di DKI Jakarta, dan 505 kasus di Kalimantan Selatan. Sisanya, sudah diperiksa dan disembelih, atau mati,” paparnya.

Dalam penanganan PMK, lanjut Wiku, Pemerintah terus berupaya menekan penularan virus terutama di Provinsi Jawa Timur yang jadi penyumbang kasus PMK terbanyak mencapai 172.306 kasus.

Kemudian, di Nusa Tenggara Barat 90.015 kasus, Jawa Barat 48.907 kasus, Aceh 42.584 kasus, dan Jawa Tengah 36.595 kasus.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Pemerintah aktif memberikan vaksin ternak yang sehat. Dari 26 Juni sampai 10 Juli 2022, program vaksinasi hewan ternak rentan PMK sudah menyuntikkan 840.687 hewan ternak di daerah terinfeksi.

Pemerintah melibatkan perusahaan swasta untuk pengadaan vaksin. Sedangkan proses vaksinasinya ditangani Kementerian Pertanian.

 

(ZBP)

Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close