BIMATA.ID, Jakarta- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto meminta, pemerintah untuk menghormati fungsi budgeting DPR, khususnya dalam pengalokasian anggaran. Hal itu disampaikan Hermanto dalam menanggapi permintaan Tiongkok kepada Indonesia agar APBN turut serta menanggung pembengkakan biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
“Pemerintah juga jangan bertindak sendiri. Perhatikan mekanisme di DPR sebagai lembaga yang berfungsi budgeting negara dalam mengalokasikan anggaran,” kata Hermanto, Selasa (02/08/2022).
Karena itu, dia meminta, pemerintah agar tidak serta-merta memenuhi keinginan Tiongkok tersebut. Sebab, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hal tersebut sudah masuk masalah yang sensitif soal kedaulatan Indonesia dalam kebijakan APBN.
“Indonesia negara berdaulat, upaya asing mengintervensi kebijakan dalam negeri merupakan bentuk hubungan subordinasi. Jelas sekali amanat konstitusi bahwa hubungan antar negara bersifat bebas, aktif, setara dan kerja sama,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan, pemerintah bahwa proyek pembangunan KCJB itu berdasarkan kesepakatan B to B bukan G to G. Bila saat ini mengalami pembengkakan biaya mestinya tidak dibebankan pada APBN.
“Bila terjadi risiko, mestinya sudah diperhitungkan secara matang dan kemudian masuk dalam business plan untuk mengatasinya,” ujarnya.
Saat ini, ungkap Hermanto, Indonesia sedang menghadapi masalah anggaran dan ekonomi dalam negeri. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan memberantas kemiskinan jauh lebih penting. Dalam kondisi tersebut tiba-tiba ada permintaan agar pembengkakan biaya pembangunan KCJB dibebankan pada APBN.
“Sepertinya ini proyek ada hiden agenda. Awalnya murah tetapi kemudian membengkak. Karena itu, mestinya APBN sepenuhnya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
(zbp)
